Meninjau Kesejahteraan Hewan di Tengah dan Pascabencana Alam

Setiap kali terjadi bencana alam, fokus utama dan wajar selalu tertuju pada penyelamatan dan pemulihan korban manusia serta infrastruktur vital. Namun, di balik liputan masif, terdapat subjek korban yang sering terabaikan: hewan ternak dan hewan peliharaan. Bencana banjir bandang yang melanda beberapa wilayah menjadi pengingat yang menyakitkan akan kerentanan mereka, di mana banyak hewan terperangkap, terluka, atau kehilangan tempat tinggal.

Sayangnya, perjuangan hewan pascabencana tidak berakhir setelah air surut. Setelah berhasil selamat, mereka justru dihadapkan pada tugas berat yang mengundang perdebatan etika dan kemanusiaan: pemanfaatan hewan, khususnya ternak, untuk membantu proses pembersihan sisa-sisa banjir bandang.

Hewan sebagai Subjek Korban yang Terabaikan

Kerugian yang dialami hewan saat bencana bersifat multidimensi. Mereka tidak hanya rentan terhadap cedera fisik, hipotermia, dan kematian, tetapi juga menghadapi trauma psikologis akibat suara keras, kehilangan pengasuh, dan lingkungan yang berubah drastis. Setelah bencana, hewan-hewan ini memerlukan perawatan medis, makanan, dan tempat berlindung yang aman.

Namun, di tengah urgensi pemulihan, penanganan hewan sering kali terpinggirkan. Hal ini tidak hanya terjadi pada hewan peliharaan, tetapi juga pada ternak, yang dianggap sebagai aset ekonomi semata. Padahal, ternak yang selamat dari bencana juga berstatus sebagai korban, membutuhkan masa pemulihan sebelum dapat berfungsi secara normal.

Dilema Etika: Beban Pembersihan di Pundak Korban

Penggunaan hewan, seperti kerbau atau sapi, untuk menarik sisa-sisa material berat, puing, dan lumpur tebal pascabencana, secara tradisional dianggap sebagai solusi logistik yang cepat dan murah. Namun, praktik ini menimbulkan dilema etika yang mendasar. Hewan-hewan tersebut, yang baru saja melewati fase kritis bencana, sering kali berada dalam kondisi fisik yang lemah, dehidrasi, atau bahkan belum pulih dari trauma.

Memaksakan kerja keras pada hewan yang sedang dalam kondisi rentan adalah tindakan yang melanggar prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare). Beban kerja berlebihan dalam lingkungan yang berbahaya, penuh lumpur, dan material tajam, dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka, memperpanjang penderitaan, dan bahkan menyebabkan kerugian ekonomi lebih lanjut bagi pemilik jika hewan tersebut mati atau cacat permanen.

Mendesak Integrasi Kesejahteraan Hewan dalam Respons Bencana

Bencana alam di Sumatera ini harus menjadi momentum untuk meninjau ulang kebijakan dan prosedur respons bencana di Indonesia. Sudah saatnya kesejahteraan hewan diintegrasikan secara resmi dalam rencana kontingensi.

1. Prioritas Penyelamatan dan Perawatan: Hewan harus dimasukkan dalam daftar prioritas penyelamatan, diikuti dengan penyediaan pakan, tempat berlindung, dan layanan medis darurat.
2. Audit Kapasitas Kerja: Jika ternak harus digunakan untuk pemulihan, perlu dilakukan audit kesehatan dan kapasitas kerja yang ketat oleh dokter hewan sebelum diizinkan bekerja, serta memastikan beban kerja yang diberikan proporsional.
3. Solusi Mekanis: Seiring dengan kemajuan teknologi, penting untuk memprioritaskan penggunaan alat berat mekanis atau solusi logistik modern lainnya, bukan mengandalkan tenaga hewan yang baru saja menjadi korban.

Pada akhirnya, menghormati kerentanan dan penderitaan hewan pascabencana adalah tolok ukur peradaban. Mereka adalah subjek korban yang membutuhkan perlindungan, bukan alat yang siap digunakan segera setelah bahaya berlalu.