Becak Listrik 'Bantuan Presiden': Saat Uang Pajak Kita Tiba-tiba Punya Nama Bapak, Terus Kita Disuruh Terharu Gitu?

Jujur saja, melihat deretan becak listrik yang berbaris rapi di Jawa Timur dengan cat yang mengkilap itu rasanya campur aduk. Di satu sisi, tentu saja kita turut senang melihat abang-abang tukang becak mendapatkan upgrade armada yang lebih manusiawi. Tidak perlu lagi menggenjot pedal sampai betis mau meledak di tengah teriknya matahari Jawa Timur yang makin hari makin tidak santai. Namun, di sisi lain, ada rasa mual yang perlahan naik ke kerongkongan melihat narasi yang dibangun di sekelilingnya. Bantuan Presiden Prabowo Subianto. Hadiah dari Bapak. Kebaikan hati sang pemimpin. Narasi-narasi ini berseliweran seolah-olah becak-becak canggih itu dibeli menggunakan uang tabungan pribadi Prabowo yang ia sisihkan dari hasil memecahkan celengan ayam di kamarnya.

Mari kita luruskan logika bengkok yang sudah terlalu lama dinormalisasi di negeri ini. Becak listrik itu, beserta segala teknologi canggih yang menempel padanya, dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN. Dan dari mana APBN itu berasal? Benar sekali, wahai kawan-kawan pekerja keras yang gajinya cuma numpang lewat. Itu uang dari pajak pertambahan nilai saat kalian beli kopi susu kekinian, uang dari potongan penghasilan kalian yang bikin sakit hati setiap bulan, dan uang dari berbagai pungutan negara lainnya. Jadi, secara teknis, becak itu adalah pemberian rakyat untuk rakyat. Presiden, dalam hal ini, hanyalah perantara. Beliau cuma kurir. Tapi anehnya, kenapa kurirnya yang dapat tepuk tangan paling meriah seolah-olah dia yang mentraktir satu kampung pakai kartu kredit pribadinya?

Praktik narsis politis semacam ini sebenarnya bukan barang baru, tapi level "norak"-nya makin hari makin menjadi-jadi. Kita dipaksa menelan pil pahit bahwa setiap fasilitas negara harus ditempeli wajah atau minimal warna identitas sang penguasa. Becak listrik di Madiun ini hanyalah puncak gunung es dari fenomena memuakkan di mana pejabat publik bertingkah laku layaknya Ratu Adil atau Sinterklas yang turun dari langit membawa kado. Padahal, itu adalah kewajiban negara. Memberikan fasilitas transportasi yang layak dan ramah lingkungan adalah tugas pemerintah, bukan kebaikan hati yang harus disembah-sembah.

Ingatan kita tentu belum sependek itu untuk melupakan kejadian yang lebih bikin elus dada beberapa waktu lalu. Masih ingat bantuan sosial untuk korban bencana di Sumatra? Di tengah reruntuhan rumah dan duka kehilangan anggota keluarga, paket bantuan yang datang justru ditempeli stiker wajah Prabowo-Gibran. Bayangkan betapa absurdnya situasi itu. Orang sedang kelaparan dan menderita, tapi sebelum makan nasi bungkus atau mie instan bantuan, mereka harus menatap wajah politisi dulu. Ini adalah bentuk politisasi penderitaan yang paling kasar. Seolah-olah pesan yang ingin disampaikan adalah "Ingat ya, kamu bisa makan hari ini karena saya, bukan karena sistem jaminan sosial negara yang memang hakmu."

Normalisasi klaim sepihak ini sangat berbahaya bagi kewarasan demokrasi kita. Lama-kelamaan, rakyat akan terbiasa menganggap bahwa pembangunan dan bantuan sosial adalah "sedekah" dari penguasa, bukan hak konstitusional warga negara. Mentalitas feodal ini yang pelan-pelan dipupuk subur. Kita dikondisikan untuk berhutang budi pada sosok figur, bukan menuntut akuntabilitas sistem. Padahal, mau siapapun presidennya, mau warnanya merah, kuning, biru, atau polkadot sekalipun, program kesejahteraan rakyat harus tetap jalan karena itu amanat undang-undang, bukan karena suasana hati bapak presiden lagi senang.

Kalau dipikir-pikir dengan logika tongkrongan yang sederhana, kelakuan pejabat kita ini mirip teman yang ngajak makan-makan merayakan ulang tahunnya, tapi pas bayar di kasir dia pakai dompet kita. Setelah itu, dia minta kita semua sorak sorai mengucapkan terima kasih padanya karena sudah "mentraktir". Kan menyebalkan setengah mati. Bedanya, kalau teman yang begitu bisa kita tinggalkan atau kita unfriend, kalau negara yang begini, kita tidak bisa lari ke mana-mana selain cuma bisa ngedumel di media sosial sambil tetap bayar pajak.

Sebenarnya tidak sulit untuk menjadi negarawan yang elegan. Berikan saja bantuan itu atas nama negara. Pakai lambang Garuda Pancasila, atau bendera Merah Putih yang netral dan milik semua orang. Tidak perlu memaksakan warna partai, inisial nama, apalagi stiker wajah close-up yang bikin bungkus beras jadi kayak poster kampanye. Tapi sepertinya, di iklim politik kita yang narsis ini, mengharapkan keeleganan dan rasa malu adalah hal yang terlalu muluk. Citra diri tampaknya jauh lebih penting daripada pendidikan politik yang sehat buat rakyat.

Jadi, untuk abang-abang penerima becak listrik, selamat menikmati becak listrik barunya. Itu hak kalian, dibeli dari uang keringat rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak perlu merasa berhutang nyawa pada satu sosok. Dan untuk kita semua, mari berhenti tepuk tangan berlebihan pada pejabat yang cuma menjalankan job description-nya. Mereka itu pelayan publik yang digaji rakyat, bukan dermawan yang sedang bagi-bagi warisan nenek moyangnya. Yuk, mulai sadar posisi, biar kita nggak dikibulin terus sama kemasan pencitraan yang makin lama makin bikin enek.