Mengurai Harga yang Harus Dibayar untuk Pemenuhan Kebutuhan Perempuan
Nisrina - Sunday, 14 December 2025 | 11:08 AM


Menjalani kehidupan sebagai seorang perempuan di era modern sering kali terasa seperti terjebak dalam sebuah sistem berlangganan seumur hidup dengan biaya premium, namun tanpa opsi untuk membatalkan. Di balik retorika pemberdayaan dan kemandirian finansial yang sering kita dengar, terdapat realitas ekonomi yang jauh lebih kelam dan sistemik, bahwa menjadi wanita adalah sebuah "kondisi" yang mahal. Mahal bukan karena gaya hidup yang hedonis atau impulsif, melainkan karena struktur pasar dan norma sosial patriarki telah bekerja sama secara licik untuk memonetisasi setiap aspek dari kewanitaan itu sendiri.
Sistem ini bekerja dengan mengeksploitasi hal paling mendasar dari eksistensi perempuan: tubuh mereka. Kita hidup dalam realitas di mana fungsi biologis alami, seperti menstruasi, diperlakukan sebagai peluang bisnis alih-alih kondisi kesehatan yang harus didukung. Perempuan dihukum secara finansial hanya karena memiliki rahim. Setiap bulan, sebagian pendapatan harus disisihkan untuk membeli produk sanitasi demi menjaga martabat dan kebersihan diri agar bisa beraktivitas di ruang publik. Ini bukan pilihan, melainkan keharusan. Namun, pasar dan regulasi sering kali buta akan hal ini, menciptakan dilema kejam bagi banyak perempuan dengan ekonomi terbatas yang harus memilih antara kebutuhan perut atau kebutuhan sanitasi, sebuah bentuk pemiskinan struktural yang tidak akan pernah dirasakan oleh laki-laki cisgender.
Beban ini menjadi semakin berat dan berlapis ketika kita meninjau standar kecantikan yang telah bertransformasi menjadi kewajiban profesional. Di bawah tatapan patriarki, nilai seorang perempuan sering kali dikaitkan erat dengan penampilannya. Akibatnya, pengeluaran untuk skincare, kosmetik, perawatan rambut, hingga prosedur estetika bukan lagi sekadar hobi, melainkan investasi wajib untuk bertahan hidup di dunia sosial dan karier. Seorang pria bisa bangun tidur, mandi, dan siap berangkat kerja dengan biaya minimal. Sebaliknya, seorang perempuan sering kali harus melalui ritual berlapis hanya agar tidak dianggap "terlihat lelah," "kurang merawat diri," atau "tidak profesional" oleh rekan kerjanya. Wajah asli perempuan dianggap belum cukup "layak" tanpa polesan produk-produk mahal tersebut, menciptakan standar ganda yang menguras dompet.
Ironisnya, sistem ini menciptakan lingkaran setan ekonomi yang mencekik. Di satu sisi, perempuan didorong untuk membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka demi memenuhi standar kecantikan dan kebersihan yang tidak realistis ini. Di sisi lain, mereka masih berjuang melawan kesenjangan upah gender di mana perempuan rata-rata dibayar lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Jadi, kita berada dalam situasi di mana perempuan harus bekerja dua kali lebih keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih sedikit, namun dipaksa oleh sistem untuk mengeluarkan uang jauh lebih banyak hanya untuk dianggap "standar."
Puncak dari ketidakadilan sistemik inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah spesifik: Tampon Tax dan Pink Tax. Kedua istilah ini bukan sekadar jargon ekonomi, melainkan bukti nyata diskriminasi yang terlembagakan. Tampon Tax merujuk pada kebijakan di banyak negara yang mengkategorikan pembalut dan tampon sebagai "barang mewah" atau "barang non-esensial," sehingga dikenakan pajak pertambahan nilai yang tinggi. Negara secara efektif mengambil keuntungan dari siklus biologis perempuan, menolak mengakui bahwa produk menstruasi adalah kebutuhan pokok setara sembako atau obat-obatan.
Sementara itu, Pink Tax bekerja lebih halus namun tak kalah merugikan di setiap lorong supermarket. Ini adalah praktik penetapan harga diskriminatif di mana produk yang ditargetkan untuk perempuan, sering kali hanya dibedakan oleh kemasan warna merah muda atau label "untuk wanita" dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan produk serupa untuk pria. Mulai dari pisau cukur, deodoran, hingga jasa potong rambut, perempuan dipaksa membayar "pajak" tak kasat mata atas gender mereka.
Pada akhirnya, mahalnya menjadi wanita bukanlah sekadar tentang harga bedak atau pembalut yang tinggi. Ini adalah tentang bagaimana patriarki dan kapitalisme berselingkuh untuk memastikan bahwa perempuan tetap berada dalam posisi ekonomi yang rentan. Uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk tabungan, investasi, properti, atau pendidikan, tergerus habis oleh biaya-biaya "pemeliharaan diri" yang diciptakan oleh rasa tidak aman yang ditanamkan oleh masyarakat. Menyadari hal ini adalah langkah pertama yang menyakitkan namun penting: bahwa dompet perempuan tidak hanya dikuras oleh keinginan pribadinya, tetapi dirampok secara sistematis oleh dunia yang menuntut mereka untuk membayar "sewa" atas tubuh dan identitas mereka sendiri setiap harinya.
Next News

Kenapa Petinggi Korporat Sekarang Lebih Pilih Ransel daripada Pakai Koper?
12 hours ago

Keren Sejak Dulu! Intip Skena Musik Indonesia Zaman Kolonial
17 hours ago

Penyelamat Nasi Putih: Bagaimana Sambal Menjadi Simbol Kemewahan Paling Murah di Indonesia
6 hours ago

Kenapa Radang Tenggorokan Lebih Sering Menyerang Anak-Anak Daripada Orang Dewasa?
18 hours ago

Lebih dari Sekadar "Jamet": Membedah Filosofi di Balik Gaya Rambut Sasuke dan Subkultur Emo
3 days ago

Jangan Kaget Dulu! Membedah Kenapa "Jancok" Jadi Bahasa Cinta Arek Suroboyo
3 days ago

Tren Jorts dan Baggy Jeans 2026: Alasan Mengapa Celana Lebar Lebih Disukai daripada Skinny Jeans
3 days ago

Emang Masih Jaman Baca Koran? Alasan Koran Masih Tetap Layak Untuk Dibeli di Era Digital
4 days ago

Bukan Sekadar Mendayu, Ini Alasan Politis di Balik Vibe Melayu pada Lagu Nasional Indonesia
6 days ago

Bukan Sekadar Lomba 17-an, Egrang adalah "Life Lesson" Tentang Keseimbangan dan Ego
7 days ago






