Usulan Bahasa Prancis di Sekolah: Ambisi Diplomasi atau Beban Baru Pendidikan?

Bonjour atau Obrigado? Saat Sekolah Kita 'Ditodong' Belajar Bahasa Asing demi Diplomasi

Bayangkan kamu sedang duduk di bangku kelas satu SMA, masih berjuang memahami rumus logaritma yang ribetnya minta ampun, lalu tiba-tiba guru masuk kelas dan bilang, "Anak-anak, mulai minggu depan kita belajar Bahasa Prancis, ya! Biar keren kayak di Paris." Mungkin reaksi pertama kamu adalah bengong, garuk-garuk kepala, atau malah langsung membayangkan makan croissant di pinggir sungai Seine.

Fenomena "kejutan" kurikulum ini sepertinya bukan sekadar imajinasi. Belakangan ini, Presiden Prabowo Subianto memang lagi rajin-rajinnya memberikan oleh-oleh berupa kebijakan pendidikan setiap kali pulang dari kunjungan luar negeri. Terbaru, sang Presiden baru saja memberikan instruksi agar seluruh jenjang sekolah di Indonesia belajar Bahasa Prancis. Instruksi ini disampaikan langsung di depan Presiden Emmanuel Macron saat mereka bertemu di Istana Élysée, Paris, pada akhir Mei 2026 kemarin.

Alasannya cukup diplomatis: hubungan Indonesia dan Prancis lagi mesra-mesranya. Menurut Prabowo, penguasaan Bahasa Prancis itu krusial untuk menghadapi perkembangan global di masa depan. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita semua sibuk berlatih melafalkan "R" cadel ala warga Paris, mari kita ingat-ingat sedikit ke belakang. Ternyata, "jurus" diplomasi lewat kurikulum ini bukan yang pertama kali dilakukan Prabowo.

Flashback ke "Obrigado" dan Harapan yang Menggantung

Kalau kita tarik mundur ke Oktober 2025, suasana yang mirip juga pernah terjadi. Waktu itu, Presiden Prabowo baru saja bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Jakarta. Hasilnya? Muncul instruksi agar Bahasa Portugis jadi prioritas di sekolah-sekolah kita. Tujuannya mulia, yakni mempererat ikatan dengan Brasil.

Masalahnya, seperti yang disinggung oleh banyak pihak, kebijakan "ujuk-ujuk" ini bikin pusing banyak orang di lapangan. Kita belum sempat belajar bilang "Obrigado" dengan fasih, eh, sekarang sudah ditodong harus bisa bilang "Bonjour". Publik pun mulai bertanya-tanya: apakah kurikulum sekolah kita sekarang fungsinya sudah berubah menjadi alat barter diplomasi?

DPR yang Mulai "Gemas" dan Minta Kejelasan

Pihak parlemen, dalam hal ini Komisi X DPR RI, sepertinya sudah mulai kehabisan napas mengikuti manuver Presiden. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, dengan gaya bicara yang tenang tapi menohok, meminta pemerintah jangan terburu-buru. Menurutnya, mengelola pendidikan itu beda jauh dengan memesan menu di restoran.

Lalu Hadrian menyoroti soal roadmap alias peta jalan. "Kemarin ada isu Bahasa Portugis, sampai sekarang belum jelas tindak lanjutnya gimana. Regulasi belum ada, kesiapan implementasi juga masih gelap," kira-kira begitu inti dari curhatan sang politisi PKB tersebut. Beliau mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus berbasis kebutuhan nasional, bukan cuma buat menyenangkan hati tamu negara atau sekadar bumbu manis di agenda internasional. Intinya, DPR nggak mau kebijakan ini cuma jadi "kosmetik" diplomatik tanpa perencanaan matang.

Suara Guru: "Beban Kami Sudah Berat, Jangan Ditambah Lagi"

Kalau DPR bicara soal regulasi, organisasi guru seperti P2G (Perhimpunan Pendidikan dan Guru) bicara soal realita di akar rumput. Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, langsung mengeluarkan pernyataan keras: mereka menolak instruksi wajib Bahasa Prancis ini. Satriwan merasa instruksi ini muncul tiba-tiba tanpa ada kajian mendalam, alias out of the blue.

Satriwan bahkan sedikit menyindir dengan nada sarkas. Katanya, kalau pola pikirnya begini, jangan kaget kalau nanti setelah ketemu perdana menteri Jepang, Mandarin, atau Belanda, tiba-tiba bahasa-bahasa itu juga masuk kurikulum. "Mengelola pendidikan itu urusan serius, nggak bisa dianggap enteng," tegasnya.

Poin yang paling masuk akal dari protes para guru ini adalah soal beban kurikulum. Siswa kita sudah cukup "kenyang" dengan tumpukan mata pelajaran yang ada. Menambah satu bahasa asing lagi di semua jenjang dari SD sampai SMA bisa jadi resep sempurna untuk menciptakan kekacauan baru di ekosistem pendidikan kita. Belum lagi soal urusan guru. Saat ini saja, Indonesia masih kekurangan sekitar 374.000 guru di sekolah negeri. Nah, kalau setiap sekolah butuh guru Bahasa Prancis dan Portugis, hitung-hitungannya bisa bengkak sampai ratusan ribu guru baru. Pertanyaannya: gurunya mau ambil dari mana? Apakah kita mau impor guru bahasa sebanyak itu dalam sekejap?

Review Kementerian: Antara Loyalitas dan Logika

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikdasmen) berada di posisi yang cukup sulit. Sebagai bawahan, tentu mereka harus sigap. Atip Latipulhayat, sang Wakil Menteri, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dan menindaklanjuti arahan Presiden. Jawaban yang sangat aman, khas birokrat yang sedang menghadapi situasi "panas".

Kita tentu setuju kalau penguasaan bahasa asing itu penting. Anak muda Indonesia memang harus punya daya saing global. Tapi, memaksakan bahasa tertentu hanya karena alasan diplomasi bilateral tanpa melihat urgensi pedagogis sepertinya adalah langkah yang berisiko. Kita nggak mau kan, anak-anak sekolah kita cuma jadi "pajangan" di etalase hubungan internasional, sementara kemampuan dasar mereka di bidang lain malah terbengkalai?

Kesimpulan: Diplomasi Ya Diplomasi, Pendidikan Tetap Pendidikan

Pada akhirnya, kebijakan pendidikan haruslah tentang masa depan siswa, bukan sekadar pelengkap kunjungan kenegaraan. Memperkenalkan budaya luar itu bagus, tapi integrasi ke dalam kurikulum nasional butuh napas panjang, dana besar, dan persiapan guru yang nggak main-main.

Semoga saja rencana ini nggak cuma jadi wacana yang menguap begitu saja setelah kunjungan ke Paris selesai. Jangan sampai kita sibuk mengejar "Bonjour" sementara "Bahasa Indonesia" atau literasi dasar siswa kita sendiri masih banyak yang megap-megap. Karena pada akhirnya, diplomasi yang paling kuat adalah ketika sebuah negara memiliki generasi muda yang cerdas karena sistem pendidikannya yang tertata, bukan sekadar fasih menyapa tamu negara dengan bahasa ibu mereka.