Fumio Kishida di Labuan: Antara Ziarah Damai dan Luka Sejarah yang Masih Menganga

Fumio Kishida di Labuan: Antara Ziarah Damai dan Luka Sejarah yang Masih Menganga

Di tengah hiruk pikuk kunjungan kerja seorang Perdana Menteri, yang biasanya diwarnai diskusi ekonomi, perjanjian dagang, atau kolaborasi teknologi, ada kalanya sebuah agenda tak terduga muncul dan langsung bikin geger. Nah, hal inilah yang baru-baru ini terjadi pada Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida. Saat sedang asyik-asyiknya keliling Malaysia dalam rangka kunjungan kerja, Kishida tiba-tiba membuat keputusan yang langsung jadi buah bibir: menyempatkan diri berziarah ke sebuah makam tentara Jepang di Labuan, Malaysia.

Sekilas, mungkin terdengar biasa saja, ya? Seorang pemimpin negara menghormati pahlawannya. Tapi, tunggu dulu. Lokasi yang dituju Kishida ini bukanlah sembarang tempat. Makam tersebut adalah peristirahatan terakhir bagi para tentara Jepang yang tewas selama Perang Dunia II, khususnya saat periode pendudukan Jepang yang, kalau boleh jujur, bisa dibilang sangat brutal di sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Dan di sinilah drama sesungguhnya dimulai.

Ziarah yang Salah Waktu, Salah Tempat, atau Salah Paham?

Bagi sebagian besar masyarakat Asia Tenggara, khususnya mereka yang kakek-neneknya atau bahkan orang tuanya pernah merasakan pahitnya pendudukan Jepang, kata 'brutal' mungkin masih terasa terlalu ringan. Kekejaman, kerja paksa, penderitaan massal, dan trauma mendalam adalah bagian tak terpisahkan dari memori kolektif. Jadi, ketika pemimpin negara yang di masa lalu menjadi "aktor utama" di balik semua itu tiba-tiba datang dan berziarah ke makam pasukannya, auto-kontroversi pun tak terhindarkan. Sensitivitas sejarah yang tampaknya masih sangat rapuh ini langsung terusik.

Coba bayangkan, ini seperti luka lama yang sudah mulai mengering, tapi tiba-tiba diungkit lagi dengan cara yang kurang pas. Bagi Malaysia, dan juga negara-negara tetangga seperti Filipina, memori tentang pendudukan Jepang bukan sekadar babak kelam di buku sejarah. Itu adalah kenyataan pahit yang membentuk identitas dan trauma nasional. Jadi, kunjungan Kishida ini seperti mengingatkan kembali semua penderitaan itu, dan pertanyaannya kemudian: apakah ini benar-benar perlu?

Niat Baik di Balik Tirai Kritik

Tentu saja, Kishida datang bukan tanpa alasan. Ia menyatakan bahwa kunjungannya itu bertujuan mulia: mendoakan perdamaian dunia dan menegaskan kembali komitmen Jepang untuk tidak mengulangi tragedi perang. Ia juga menambahkan bahwa ini adalah kunjungan perdana seorang PM Jepang ke lokasi tersebut, seolah ingin menunjukkan sebuah gebrakan baru dalam diplomasi sejarah Jepang. Sebuah gestur yang, dari kacamata Kishida, mungkin terasa sangat positif dan simbolis.

Namun, seperti kata pepatah, "niat baik belum tentu hasilnya baik di mata orang lain." Di sini, niat Kishida yang ingin menyerukan perdamaian justru ditanggapi dengan rasa tak peka. Alih-alih mendapatkan pujian, ia malah menuai kritik pedas dari berbagai pihak. Mereka merasa bahwa sensitivitas historis terhadap kejahatan perang Jepang yang begitu mendalam justru diabaikan. Ini bukan soal merayakan kekalahan atau menuntut permintaan maaf lagi, tapi lebih pada bagaimana sebuah gestur bisa salah dimaknai ketika konteks sejarah yang penuh luka belum sepenuhnya pulih.

Luka yang Belum Mengering dan Pentingnya Konteks

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Jepang punya sejarah panjang dalam hubungan yang rumit dengan para tetangganya terkait Perang Dunia II. Setiap kali ada kunjungan atau pernyataan yang menyangkut masa lalu, terutama jika berkaitan dengan penghormatan terhadap figur militer masa perang, pasti akan ada riak. Ini menunjukkan bahwa meskipun puluhan tahun telah berlalu, luka akibat perang itu masih jauh dari kata sembuh total.

Hal ini juga menjadi PR besar bagi diplomasi modern. Di era globalisasi, di mana informasi mengalir begitu cepat, setiap tindakan pemimpin negara akan diperhatikan, dianalisis, dan dievaluasi dari berbagai sudut pandang. Apa yang mungkin dianggap sebagai "menghormati pahlawan" di satu negara, bisa jadi dilihat sebagai "mengabaikan penderitaan korban" di negara lain. Ini adalah sebuah dilema yang kompleks, apalagi untuk Jepang yang memang masih bergulat dengan narasi sejarahnya di mata dunia.

Bayangkan saja, ketika seorang pemimpin berkunjung ke makam prajuritnya, ada dua perspektif yang berbeda. Dari sudut pandang Jepang, itu mungkin tentang mengenang mereka yang gugur, tentang pengorbanan, dan tentang pelajaran agar perang tidak terulang. Tapi dari sudut pandang korban pendudukan, mereka melihat makam itu sebagai simbol kekejaman yang tak terlupakan, dan kehadiran Kishida di sana seolah meniadakan penderitaan para korban. Di sinilah letak kesenjangan emosional dan historis yang begitu lebar.

Belajar dari Sebuah Blunder (Mungkin)

Kasus Kishida di Labuan ini menjadi pelajaran penting bagi semua negara, terutama yang memiliki masa lalu kelam dalam konflik. Bahwa rekonsiliasi sejarah itu bukan sekadar formalitas atau permintaan maaf satu kali, melainkan sebuah proses panjang yang melibatkan pemahaman mendalam, empati, dan sensitivitas yang tiada henti terhadap perasaan pihak yang pernah menderita. Kadang, sebuah gestur yang niatnya baik, tapi tanpa konteks dan kepekaan yang cukup, justru bisa jadi bumerang.

Pada akhirnya, Fumio Kishida mungkin memang ingin mengirim pesan perdamaian. Tapi, di tanah yang masih menyimpan memori pahit pendudukan, pesan itu jadi terdistorsi oleh bayang-bayang masa lalu. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah secara mutlak, melainkan tentang bagaimana sejarah, memori, dan diplomasi harus berjalan bergandengan tangan, bukan saling meniadakan. Semoga kejadian ini bisa jadi cermin, bahwa setiap langkah diplomatik, apalagi yang bersentuhan dengan sejarah, perlu dipertimbangkan matang-matang agar niat baik benar-benar sampai ke hati, bukan malah menimbulkan luka baru.