Vietnam Tetapkan Standar Baru Kenyamanan Digital dengan Memangkas Durasi Iklan

Dunia digital sering kali diwarnai oleh keluhan pengguna mengenai gangguan iklan yang tidak bisa dilewati saat sedang asyik menikmati konten video daring. Menjawab keresahan tersebut, pemerintah Vietnam mengambil langkah berani dan revolusioner yang mungkin akan menjadi preseden baru bagi regulasi internet di kawasan Asia Tenggara. Melalui keputusan resmi yang akan berlaku efektif mulai pertengahan Februari 2026, otoritas setempat mewajibkan seluruh penyedia layanan platform digital untuk menyediakan tombol lewati atau skip pada iklan video dan gambar bergerak maksimal setelah lima detik penayangan. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi konsumen yang selama ini sering "disandera" oleh iklan berdurasi panjang mulai dari 15 hingga 30 detik tanpa opsi untuk menutupnya.

Regulasi yang tertuang dalam Dekrit 342/2025 ini dikeluarkan oleh Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam melalui Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik. Aturan ini dirancang sangat komprehensif karena tidak hanya menyasar format video tetapi juga iklan gambar statis atau spanduk digital. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pengguna harus diberikan kemampuan untuk segera menutup iklan gambar tanpa perlu menunggu waktu tertentu. Selain itu pemerintah juga mewajibkan adanya transparansi yang lebih besar dengan mengharuskan platform menampilkan ikon dan instruksi yang jelas agar pengguna dapat melaporkan konten iklan ilegal atau memilih untuk tidak menerima jenis iklan tertentu yang dianggap mengganggu.

Langkah tegas Vietnam ini tentu akan memaksa para raksasa teknologi seperti YouTube dan penyedia layanan streaming lainnya untuk merombak strategi monetisasi mereka di negara tersebut. Selama ini format iklan yang tidak bisa dilewati atau non-skippable ads merupakan salah satu sumber pendapatan premium bagi platform dan pengiklan karena menjamin pesan mereka tersampaikan secara utuh. Dengan adanya pembatasan durasi maksimal lima detik, para pengiklan kini menghadapi tantangan kreatif yang jauh lebih besar. Mereka dituntut untuk memutar otak agar bisa menyampaikan inti pesan atau memikat perhatian penonton hanya dalam waktu lima detik pertama sebelum jari pengguna menekan tombol lewati.

Kebijakan ini menempatkan Vietnam sebagai salah satu negara pelopor di dunia yang mengatur durasi iklan secara spesifik demi kenyamanan pengguna internet. Meskipun Uni Eropa telah lebih dulu memiliki Digital Services Act atau DSA yang mengatur transparansi dan penargetan iklan, aturan di Vietnam ini terasa lebih berdampak langsung pada pengalaman menonton sehari-hari. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma bahwa ruang digital tidak boleh sepenuhnya dikuasai oleh kepentingan komersial semata tetapi juga harus menghormati hak pengguna atas waktu dan kenyamanan mereka. Keseimbangan antara monetisasi konten gratis dan kepuasan pengguna kini dipaksa untuk diatur ulang melalui payung hukum yang mengikat.

Penerapan aturan ini di Vietnam tentu memancing diskusi hangat di negara-negara tetangga termasuk Indonesia mengenai perlunya regulasi serupa. Konsumen digital di seluruh dunia sebenarnya memiliki keresahan yang sama terkait intrusi iklan yang semakin agresif setiap tahunnya. Jika regulasi di Vietnam ini terbukti sukses meningkatkan kepuasan pengguna tanpa mematikan ekosistem ekonomi kreator, bukan tidak mungkin model ini akan diadopsi oleh regulator di negara lain. Kita sedang menyaksikan awal dari era baru etika periklanan digital di mana detik-detik berharga pengguna akhirnya mendapatkan perlindungan hukum yang layak.