Tidak Semua Keset Bertuliskan 'Welcome' Sambutan Pahit Prabowo di Inggris yang Bikin Malu Netizen

Kunjungan kenegaraan seorang presiden biasanya identik dengan sambutan hangat karpet merah dan jabat tangan diplomatik yang penuh senyum. Namun realitas yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto saat bertandang ke Inggris justru berbanding terbalik dengan ekspektasi protokoler tersebut. Alih-alih mendapatkan sambutan meriah ia justru disambut oleh teriakan lantang para aktivis yang menunggunya di depan gedung.

Para demonstran yang terdiri dari aktivis kemanusiaan dan pendukung kemerdekaan Papua Barat menyuarakan aspirasi mereka dengan sangat vokal. Mereka meneriakkan tuntutan pembebasan Papua Barat dan menuntut pemerintah Indonesia menarik militer dari tanah Cendrawasih. Teriakan "Free West Papua" terdengar jelas mengiringi langkah rombongan kepresidenan yang berusaha masuk ke dalam gedung.

Tidak berhenti pada isu separatisme para aktivis HAM Inggris juga menyoroti rekam jejak masa lalu sang presiden. Teriakan "War Criminal" atau penjahat perang terdengar sangat nyaring yang merujuk pada dugaan pelanggaran HAM di masa lalu. Hal ini menjadi pengingat keras bahwa reputasi internasional terkait isu kemanusiaan tidak bisa dihapus begitu saja dengan jabatan baru.

Situasi semakin memanas dan menjadi canggung ketika terjadi gesekan antara Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres dengan awak media lokal. Paspampres Indonesia dengan gaya pengamanan yang biasa diterapkan di tanah air mencoba melarang orang-orang mengambil foto dan video. Mereka berusaha menghalangi jurnalis dan aktivis yang sedang mendokumentasikan kedatangan Prabowo.

Tindakan represif ini langsung mendapatkan perlawanan keras dari jurnalis dan warga Inggris yang berada di lokasi. Seorang jurnalis membentak balik anggota pengamanan tersebut dan menegaskan hak hukum mereka. Ia menekankan bahwa mereka sedang berada di ruang publik atau public space di mana siapa pun bebas mengambil gambar tanpa izin.

Di Inggris hukum mengenai fotografi di ruang publik memang sangat jelas dan melindungi kebebasan pers serta warga sipil. Polisi Inggris sendiri tidak berhak melarang seseorang memotret di trotoar atau jalan umum selama tidak menghalangi jalan atau melanggar hukum terorisme. Sikap Paspampres yang membawa arogansi otoritas domestik ke negara yang menjunjung tinggi kebebasan sipil dianggap sebagai blunder fatal.

Insiden ini dengan cepat menyebar ke media sosial dan memancing reaksi beragam dari warganet Indonesia. Banyak netizen yang mengaku merasa malu atau secondhand embarrassment melihat kelakuan aparat keamanan negaranya sendiri. Mereka menilai Paspampres kurang riset mengenai budaya dan hukum negara yang dikunjungi sehingga terlihat tidak profesional.

Warganet menyayangkan sikap aparat yang dianggap gagap menghadapi iklim demokrasi yang lebih terbuka di Eropa. Kebiasaan membungkam kamera dan membatasi gerak jurnalis yang mungkin ampuh di Indonesia ternyata tidak berlaku di London. Kejadian ini dianggap mencoreng wajah diplomasi Indonesia yang seharusnya tampil elegan dan menghormati aturan tuan rumah.

Peristiwa di London ini mengajarkan pelajaran penting bahwa kekuasaan tidak selalu bisa membungkam suara kritis terutama di panggung internasional. Jabatan presiden mungkin memberikan kekebalan diplomatik namun tidak memberikan kekebalan dari kritik publik dan sejarah. Dunia luar memiliki ingatan yang panjang dan standar kebebasan berekspresi yang tidak bisa diintervensi oleh protokoler istana.

Pada akhirnya kunjungan ini membuktikan bahwa tidak semua pintu terbuka dengan ramah bagi para pemimpin dunia. Ada kalanya "keset" di depan pintu tidak bertuliskan "Welcome" melainkan berisi tuntutan keadilan dan pengingat akan dosa masa lalu. Diplomasi yang sukses tidak hanya soal jabat tangan pejabat tetapi juga bagaimana menghadapi suara rakyat di jalanan dengan kepala dingin.