Solidaritas untuk Washington dan Pesan Kuat Menjaga Independensi Bank Sentral

Awal tahun 2026 mencatat sejarah baru dalam diplomasi ekonomi global yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Bank Indonesia telah mengambil langkah berani dengan bergabung dalam barisan bank sentral utama dunia untuk menyuarakan dukungan terbuka bagi Ketua Federal Reserve Amerika Serikat, Jerome Powell. Langkah ini bukan sekadar formalitas diplomatik atau ucapan simpati sesama bankir, melainkan sebuah pernyataan sikap yang menegaskan betapa krusialnya independensi lembaga keuangan dari campur tangan politik. Ketika Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, membubuhkan namanya bersama para pemimpin bank sentral dari Eropa, Inggris, hingga Brasil, dunia sedang menyaksikan formasi pertahanan kolektif untuk menjaga pilar stabilitas ekonomi global.

Dukungan ini muncul di tengah badai tekanan politik yang sedang menghantam The Fed. Laporan mengenai penyelidikan Departemen Kehakiman AS dan ancaman pidana terhadap Jerome Powell telah memicu kekhawatiran serius di pasar keuangan internasional. Bagi para bankir sentral, serangan terhadap kepemimpinan The Fed bukan hanya masalah domestik Amerika Serikat. The Fed adalah nahkoda utama dalam sistem keuangan dunia karena peran Dolar AS sebagai mata uang cadangan global. Jika independensi The Fed goyah karena tekanan politik praktis yang menginginkan penurunan suku bunga instan tanpa pertimbangan data ekonomi yang matang, dampaknya akan menjalar liar ke seluruh dunia berupa inflasi yang tak terkendali dan ketidakstabilan nilai tukar.

Keputusan Bank Indonesia untuk menjadi otoritas moneter pertama di Asia Tenggara yang secara publik mendukung Powell memiliki bobot strategis yang signifikan. Sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di kawasan ini, Indonesia sering kali rentan terhadap gejolak eksternal atau spillover effect dari kebijakan The Fed. Dengan berdiri bersama Powell, Bank Indonesia mengirimkan sinyal kepada pasar bahwa mereka memegang teguh prinsip tata kelola yang baik dan profesionalisme. Ini adalah pesan bahwa kebijakan moneter, baik di Jakarta maupun di Washington, harus didasarkan pada mandat stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan pada siklus pemilu atau keinginan politisi yang berorientasi jangka pendek.

Fenomena ini mengajarkan kita pelajaran berharga tentang "Garis Merah" dalam pengelolaan ekonomi negara. Bank sentral dirancang untuk menjadi lembaga yang independen agar bisa mengambil keputusan yang tidak populer namun menyehatkan, seperti menaikkan suku bunga saat inflasi tinggi. Jika tembok independensi ini runtuh, sejarah ekonomi dunia (seperti hiperinflasi di berbagai negara masa lalu) menunjukkan bahwa rakyat kecillah yang akan menanggung beban paling berat akibat hancurnya nilai mata uang. Solidaritas global untuk Jerome Powell pada Januari 2026 ini pada hakikatnya adalah upaya menjaga benteng terakhir pertahanan daya beli masyarakat global.

Ke depan, aliansi tak tertulis antar bank sentral ini akan menjadi preseden penting. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan tren populisme yang meningkat di berbagai belahan dunia, para penjaga gawang moneter kini menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi berjuang sendirian. Solidaritas lintas negara diperlukan untuk memastikan bahwa mesin ekonomi dunia tetap dijalankan oleh teknokrat yang kompeten, bukan oleh manuver politik. Bagi Indonesia, partisipasi aktif dalam gerakan global ini meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia di mata investor internasional, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas Rupiah dan iklim investasi di dalam negeri.