Pemerintah Kota Surabaya memperkuat pengawasan di 54 titik ruas jalan untuk menertibkan parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL) yang merusak fungsi pedestrian. Langkah ini bagian dari komitmen agar fasilitas publik kembali optimal dan tertata. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa penertiban PKL dan bangunan liar di atas saluran air dan pedestrian dilakukan secara masif dan berkelanjutan. 

Menurut Eri, keberadaan PKL / bangunan ilegal di area terlarang bisa mengganggu fungsi utama fasilitas umum, misalnya saluran air. 

Pemkot juga memastikan bahwa dalam penertiban ini, prioritas relokasi diberikan kepada warga Surabaya yang memiliki KTP Surabaya. 

“Kami berharap tidak ada lagi PKL yang berjualan di atas saluran air dan pedestrian … kami akan terus bergerak dan melakukan penertiban secara berkelanjutan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

“Penertiban PKL dan bangli … ini rutin kami lakukan agar mereka tidak lagi berjualan … di area larangan,” tegasnya, menegaskan target fasum kembali ke tangan publik.

Pemkot melalui Satpol PP gencar melakukan operasi di titik-titik rawan untuk mengembalikan fungsi pedestrian dan saluran air. 

Untuk parkir liar, Wali Kota Eri juga menghimbau Dishub agar pasang petugas di lokasi larangan parkir selama jam kerja dan +5 jam berikutnya.

Menurut data, kebocoran PAD Surabaya banyak dipicu oleh parkir liar, sehingga pengawasan menjadi bagian penting dari strategi penataan kota. 

Sumber Foto: Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya ketika melakukan pengarahan ruas jalan di Gedung Sawunggaling, Senin (17/11/2025). (suarasurabaya.net).