Jakarta — Klarifikasi Pemerintah

Pemerintah melalui Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan dan Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menegaskan bahwa semua tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2025 telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan moral yang diatur dalam undang-undang.

Penganugerahan ini berlangsung hari ini, Senin (10/11/2025), di Istana Negara Jakarta, dan dihadiri oleh ahli waris dari ten tokoh yang telah ditetapkan.

Persyaratan & Mekanisme

Menurut Fadli Zon, persyaratan utama penerima gelar Pahlawan Nasional meliputi:

1. Jasa luar biasa kepada bangsa dan negara
2. Integritas dan semangat kebangsaan yang konsisten
3. Telah diajukan melalui mekanisme resmi (masyarakat / pemda → Menteri → Dewan GTK → Presiden)

Ia juga menyebut bahwa proses seleksi sangat panjang, termasuk seminar, pembukuan jasa, dan verifikasi data.

Meski demikian, keputusan ini tidak serta-merta lepas dari kontroversi. Salah satu nama yang masuk daftar penerima adalah Soeharto, Presiden kedua RI, yang masih menimbulkan pro-kontra terkait catatan HAM dan korupsi. Putra beliau menyatakan bahwa wajar ada perbedaan pendapat dan berharap agar persatuan dijaga. 

Pemerintah membalas bahwa karena belum terbukti secara hukum terkait pelanggaran HAM atau korupsi yang menyangkut penerima, maka syarat formal dinyatakan telah terpenuhi.