Ironi Kebijakan Pemerintah Prioritaskan Gaji SPPG Dibandingkan Guru Honorer

Pemerintah membawa kabar gembira bagi puluhan ribu pegawai Satuan Pelayanan Makan Bergizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana telah mengonfirmasi rencana pelantikan besar-besaran ini. Sebanyak 32.000 pegawai dijadwalkan resmi dilantik menjadi ASN PPPK per 1 Februari 2026.

Kesejahteraan mereka akan terjamin dengan standar gaji nasional yang menggiurkan. Besaran gaji ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 yang disesuaikan dengan golongan dan masa kerja. Belum lagi ditambah berbagai tunjangan keluarga, pangan, hingga jabatan yang menyertainya.

Untuk pegawai Golongan I saja, estimasi gaji pokok berkisar antara 1,9 hingga 2,9 juta rupiah. Sementara untuk Golongan V bisa mencapai angka 4,1 juta rupiah per bulan. Bahkan Golongan X berpotensi mengantongi gaji pokok hingga 5,4 juta rupiah di luar tunjangan lainnya.

Namun di balik keriuhan pelantikan tersebut, ada realitas pahit yang terjadi di pelosok negeri. Cerita menyedihkan datang dari Pak Agustinus, seorang guru honorer di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dedikasinya selama 23 tahun mengajar seolah tidak berharga di mata pembuat kebijakan.

Dalam sebuah dokumenter berjudul Tak Ada Makan Siang Gratis, ia mengungkapkan penurunan drastis penghasilannya pada tahun 2025. Gajinya yang semula hanya 600 ribu rupiah kini terjun bebas menjadi 223 ribu rupiah per bulan. Angka ini tentu sangat jauh di bawah standar kelayakan hidup manusia.

Penurunan pendapatan guru honorer ini dikaitkan erat dengan kebijakan efisiensi anggaran daerah. Ironisnya, efisiensi ini dilakukan demi mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program prioritas baru ini tampaknya memakan korban dari sektor pendidikan yang seharusnya fundamental.

Pemerintah beralasan tidak memiliki anggaran cukup untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan gratis SD hingga SMP. Namun fakta menunjukkan data yang sangat kontradiktif mengenai alokasi dana negara. Sebesar 223 triliun rupiah atau 29 persen anggaran pendidikan justru dipotong untuk membiayai program makan gratis tersebut.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di benak publik mengenai prioritas pemerintah saat ini. Di satu sisi, pegawai baru untuk program makan gratis langsung mendapat status ASN dan gaji jutaan. Di sisi lain, guru yang sudah puluhan tahun mencerdaskan bangsa dibiarkan hidup dengan upah ratusan ribu rupiah.

Seorang warganet dengan akun X @sanjayaerik23 memberikan pandangan tajam terkait fenomena ini. Menurutnya, pelaksanaan program MBG adalah bukti nyata bahwa negara sebenarnya mampu membiayai kebijakan apa pun untuk kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran bukanlah masalah utama yang menghambat kemajuan.

Kesejahteraan rakyat dan guru sebenarnya bisa diwujudkan jika memang menjadi prioritas utama penguasa. Kuncinya hanya terletak pada political will atau kemauan politik dari para pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat kini bisa menilai sendiri ke mana arah keberpihakan negara yang sesungguhnya.