Gelar Akademik di Atas Tumbangnya Hutan: Mengakhiri Obsesi Skripsi Cetak di Tahun 2026

Tahun 2026 seharusnya menjadi era di mana teknologi digital telah matang sepenuhnya, namun pemandangan di koridor kampus masih sering kali terasa arkais. Mahasiswa tingkat akhir masih terlihat menenteng tumpukan kertas setebal bantal, berlarian mengejar dosen demi sebuah tanda tangan basah, atau mengantre di tempat fotokopi hingga larut malam. Kalimat keluhan seperti "dosen minta revisi, satu rim lagi habis, pohon di sana tumbang lagi satu batang" terdengar seperti gurauan sarkas di kantin kampus, namun kalimat itu mengandung kebenaran yang mengerikan. Tanpa disadari, dunia akademik yang semestinya menjadi benteng intelektual dan garda terdepan pelestarian lingkungan, justru berperan menjadi salah satu kontributor pemborosan kertas terbesar melalui birokrasi hardcopy yang kaku.

Sudah saatnya kita berhenti menormalisasi kewajiban mencetak proposal skripsi, tesis, maupun disertasi. Realitas lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan data lanskap hutan terbaru yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pantauan Global Forest Watch, Indonesia mencatatkan angka deforestasi bersih sekitar 145.000 hingga 150.000 hektare per tahun pada periode 2022 hingga 2023. Meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan satu dekade lalu, jumlah tersebut tetaplah masif, setara dengan hilangnya ribuan lapangan sepak bola setiap minggunya. Selain sektor perkebunan dan pertambangan, industri pulp and paper atau bubur kertas masih menjadi salah satu penggerak utama eksploitasi hutan tanaman industri yang terkadang merambah kawasan hutan alam.

Mari kita berhitung dengan matematika pohon untuk melihat skala kerusakannya. Secara ilmiah, dibutuhkan satu batang pohon dewasa berumur sekitar 10 hingga 15 tahun untuk memproduksi sekitar 16 rim kertas ukuran A4. Sekarang, bayangkan jejak karbon seorang mahasiswa tingkat akhir dalam satu siklus penyusunan skripsi. Proses revisi draf biasanya terjadi berulang-ulang, rata-rata 5 sampai 10 kali putaran. Jika setiap draf tebalnya 100 halaman, maka 1.000 lembar kertas sudah terbuang hanya untuk coretan revisi. Kemudian saat sidang akhir dan pengumpulan berkas, mahasiswa diwajibkan menggandakan skripsi final sebanyak 4 hingga 5 rangkap untuk penguji dan arsip perpustakaan dengan tebal rata-rata 150 halaman, yang menghabiskan 750 lembar lagi.

Jika ditotal, seorang mahasiswa minimal menghabiskan 1.750 lembar kertas. Angka ini mungkin terlihat kecil jika dilihat per individu. Namun, jika kita mengalikan angka tersebut dengan jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai sekitar 1,5 juta orang setiap tahunnya, hasilnya mencengangkan. Kita menghabiskan sekitar 2,6 miliar lembar kertas per tahun hanya untuk urusan skripsi. Itu setara dengan 5,2 juta rim kertas. Artinya, institusi pendidikan tinggi di Indonesia secara kolektif bertanggung jawab atas penebangan sekitar 312.000 pohon dewasa setiap tahunnya. Ratusan ribu pohon yang seharusnya menyuplai oksigen dan menyerap karbon, harus mati hanya demi dokumen yang sering kali berakhir menjadi tumpukan berdebu di gudang perpustakaan yang lembap.

Kita tidak bisa lagi berlindung di balik alasan klasik bahwa "arsip fisik lebih aman" atau "membaca di kertas lebih teliti". Argumen tersebut sudah tidak relevan di era digital 2026. Kampus harus segera bertransformasi menjadi Digital Campus yang sesungguhnya dengan menerapkan kebijakan paperless yang radikal namun terukur. Solusi pertama yang harus didorong adalah mandatory digital submission. Skripsi dan tesis wajib dikumpulkan dalam format PDF/A yang telah dienkripsi secara digital. Tidak boleh ada lagi kewajiban mengumpulkan hardcopy, kecuali untuk keperluan sangat khusus yang sifatnya seremonial terbatas.

Solusi kedua adalah revolusi di ruang sidang melalui Digital Defense. Para dosen penguji harus mulai membiasakan diri menggunakan tablet atau laptop untuk membaca draf selama sidang berlangsung. Revisi tidak lagi diberikan dengan mencoret-coret kertas menggunakan tinta merah, melainkan melalui fitur comment dan tracking changes di dokumen digital. Ini tidak hanya menghemat kertas, tetapi juga memudahkan mahasiswa untuk membaca tulisan dosen yang terkadang sulit dibaca, serta mempercepat proses perbaikan naskah karena tidak perlu mengetik ulang masukan tersebut.

Selain itu, perpustakaan kampus perlu mengubah paradigma pengarsipan mereka melalui QR-Code Thesis Repository. Perpustakaan tidak perlu lagi menjadi gudang kertas yang memakan ruang fisik. Cukup pajang deretan barcode atau kode QR yang merujuk ke portal jurnal atau repositori kampus. Mahasiswa atau peneliti lain yang ingin membaca referensi skripsi kakak tingkat cukup memindai kode tersebut dan membacanya di gawai masing-masing. Ini jauh lebih efisien, hemat biaya perawatan gedung, dan aksesibel dari mana saja.

Terakhir dan yang paling krusial adalah penerapan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi. Kampus harus mulai menggunakan sistem tanda tangan digital yang sah secara hukum untuk lembar pengesahan. Sering kali, mahasiswa mencetak berlembar-lembar kertas hanya karena salah satu dosen belum tanda tangan atau ada kesalahan format sedikit saja. Dengan sistem elektronik yang terintegrasi, validasi bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa perlu membuang selembar kertas pun.

Sudah saatnya institusi pendidikan membuktikan bahwa mereka benar-benar peduli pada masa depan, bukan hanya mengajarkan teori pelestarian lingkungan di dalam kelas tetapi melanggarnya dalam birokrasi. Transformasi ini bukan sekadar soal efisiensi anggaran, tetapi soal etika moral akademisi terhadap bumi. Jangan sampai gelar sarjana, magister, atau doktor yang kita banggakan harus "dibayar mahal" dengan hilangnya paruparu dunia bagi generasi mendatang. Di tahun 2026 ini, skripsi fisik seharusnya sudah masuk museum sejarah, bukan lagi menjadi syarat kelulusan.