Nyawa Siswa Melayang di NTT Bukti Nyata Kegagalan Negara Mengurus Pendidikan Gratis

Kabar duka dari Nusa Tenggara Timur atau NTT tentang seorang siswa Sekolah Dasar yang mengakhiri hidupnya karena persoalan biaya sekolah bukanlah sekadar berita kriminal biasa. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang seharusnya menampar wajah para pengelola republik ini. Di saat para pejabat negara sibuk berpidato tentang visi Indonesia Emas 2045 ada seorang anak bangsa di pelosok negeri yang justru kehilangan harapan hidup hanya karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah.

Peristiwa ini adalah bukti telanjang bahwa sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia masih jauh panggang dari api terutama di sektor pendidikan. Kematian siswa ini bukan semata mata keputusan individu yang putus asa melainkan sebuah pembunuhan struktural. Sistem pendidikan kita yang carut marut dan ketidakpekaan pemerintah terhadap kemiskinan ekstrem telah memojokkan anak sekecil itu ke dalam lubang keputusasaan yang gelap.

Opini ini akan membedah secara kritis bagaimana jargon "sekolah gratis" hanyalah ilusi belaka kegagalan total jaring pengaman sosial pemerintah dan mengapa tragedi ini harus diletakkan sebagai dosa kolektif penyelenggara negara yang lalai melindungi warganya yang paling rentan.

Ilusi Pendidikan Gratis yang Mematikan

Pemerintah sering kali menepuk dada dengan klaim bahwa sekolah negeri itu gratis. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS digelontorkan triliunan rupiah setiap tahun dengan narasi besar untuk membebaskan biaya pendidikan. Namun fakta di lapangan menunjukkan realitas yang sangat berbeda dan pahit.

Definisi "gratis" versi pemerintah sangatlah dangkal. Gratis mungkin hanya berlaku untuk SPP atau uang gedung tetapi komponen pendidikan lainnya masih mencekik leher rakyat miskin. Seragam sekolah sepatu buku tulis hingga lembar kerja siswa atau LKS sering kali harus dibeli dengan harga yang tidak masuk akal bagi keluarga prasejahtera.

Ketika seorang anak tidak mampu membeli seragam atau sepatu ia tidak hanya menghadapi masalah ekonomi tetapi juga sanksi sosial. Di sinilah letak kegagalan negara. Pemerintah membiarkan sekolah sekolah menjadi arena pamer atribut daripada substansi belajar. Obsesi pada keseragaman pakaian telah membunuh semangat anak anak miskin yang hanya ingin menuntut ilmu. Negara gagal menyediakan perlengkapan dasar yang seharusnya menjadi hak mutlak siswa miskin jika memang serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa.

Birokrasi Bantuan yang Lamban dan Salah Sasaran

Kita memiliki Program Indonesia Pintar atau PIP dan berbagai skema bantuan sosial lainnya. Namun kematian siswa di NTT ini menjadi bukti valid bahwa program tersebut mandul di lapangan. Pertanyaan besarnya adalah kemana perginya dana bantuan tersebut saat anak ini membutuhkannya.

Sistem pendataan yang amburadul dan birokrasi yang berbelit belit membuat bantuan sering kali tidak tepat sasaran atau terlambat cair. Pemerintah pusat dan daerah seolah bekerja di menara gading hanya melihat angka statistik di atas kertas tanpa tahu kondisi riil di akar rumput.

Ada anak anak yang benar benar tidak bisa makan dan tidak punya baju layak sekolah namun luput dari data penerima bantuan. Sementara itu mungkin ada anak dari keluarga mampu yang justru menikmati fasilitas tersebut. Ketidakbecusan pemerintah dalam memvalidasi data kemiskinan di daerah 3T adalah bentuk kelalaian yang fatal. Birokrasi yang kaku telah berubah menjadi tembok penghalang yang memisahkan rakyat miskin dari haknya.

Sekolah Menjadi Menara Gading yang Kejam

Kritik keras juga harus dialamatkan pada ekosistem sekolah dan tenaga pendidik yang kurang memiliki kepekaan sosial atau empati. Sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua yang aman dan nyaman justru bertransformasi menjadi lembaga penagih utang yang menakutkan bagi siswa miskin.

Budaya mempermalukan siswa karena belum melunasi iuran atau tidak berseragam lengkap adalah praktik purba yang masih lestari di sistem pendidikan kita. Guru atau pihak sekolah yang melakukan hal ini seolah lupa pada fungsi pedagogis mereka. Menekan mental anak di bawah umur dengan persoalan materi adalah tindakan yang tidak bermoral.

Namun kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sekolah. Sekolah sering kali terpaksa memungut biaya karena dana BOS yang cair sering terlambat atau jumlahnya tidak mencukupi operasional. Ini kembali lagi pada ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin cashflow pendidikan yang lancar. Pemerintah melempar tanggung jawab ke sekolah dan sekolah melempar beban itu ke pundak orang tua siswa yang sudah bungkuk oleh kemiskinan.

Ketimpangan Pembangunan Jawa dan Luar Jawa

Tragedi di NTT ini sekali lagi menelanjangi ketimpangan pembangunan yang ekstrem antara Jawa dan luar Jawa. Fasilitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia Timur masih tertinggal jauh. Kemiskinan di NTT adalah masalah struktural yang sudah menahun dan seolah dipelihara oleh ketidakseriusan kebijakan pusat.

Pemerintah terlalu sibuk membangun infrastruktur fisik yang megah seperti jalan tol atau bandara namun lupa membangun manusianya. Apa gunanya jalan mulus jika anak anak yang melintasinya berjalan menuju kematian karena putus asa tidak bisa sekolah.

Prioritas anggaran negara harus dirombak total. Jangan ada lagi retorika kosong tentang pemerataan jika anak anak di NTT masih harus bertaruh nyawa atau mental hanya untuk bisa duduk di bangku sekolah dasar. Negara hadir terlambat dan keterlambatan itu dibayar dengan nyawa.

Tuntutan Evaluasi Menyeluruh Bukan Sekadar Ucapan Duka

Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan belasungkawa atau mengirimkan karangan bunga. Rakyat butuh pertanggungjawaban konkret. Menteri Pendidikan pemerintah daerah hingga dinas terkait harus melakukan evaluasi total dan radikal.

Hapuskan segala bentuk kewajiban seragam yang memberatkan bagi siswa tidak mampu. Pastikan dana PIP sampai ke tangan siswa miskin tanpa potongan dan tepat waktu. Berikan sanksi tegas pada sekolah yang masih melakukan perundungan finansial kepada siswanya.

Jika kejadian seperti ini masih terulang maka pemerintah layak disebut gagal dalam menjalankan amanat konstitusi. Darah anak anak yang mati karena kemiskinan dan tekanan biaya pendidikan ini ada di tangan para pembuat kebijakan yang abai. Sudah saatnya kita berhenti menormalisasi kemiskinan dan mulai menuntut negara untuk benar benar bekerja melayani rakyat kecil bukan sekadar melayani kepentingan elit.