Kerugian Negara: Saat Bisnis Sawit Beroperasi Seperti Warung Kopi

Urusan CPO dan "Kebocoran" Triliunan Rupiah: Saatnya Eksportir Gak Bisa Main Kucing-kucingan Lagi

Bayangin deh, kamu punya warung kopi yang laris manis. Tiap hari pelanggan antre, biji kopi ludes, tapi pas akhir bulan cek saldo di bank, kok angkanya segitu-segitu aja? Pas dicek lagi, ternyata kasir kamu sering nulis harga di nota lebih murah dari yang dibayar pembeli. Selisihnya masuk kantong pribadi atau entah lari ke mana. Nah, kira-kira begitulah gambaran besar yang lagi terjadi di skala nasional kita, tapi skalanya bukan cuma segelas kopi susu, melainkan komoditas raksasa: kelapa sawit dan batu bara.

Baru-baru ini, kabar dari Jakarta bikin para bos besar perusahaan sawit alias CPO (Crude Palm Oil) mungkin sedikit berkeringat dingin. Mulai Juni mendatang, pemerintah resmi meluncurkan "wasit" baru. Semua perusahaan sawit wajib lapor ke lembaga negara baru yang bakal mengawasi urusan ekspor. Langkah ini diambil karena Presiden Prabowo Subianto tampaknya sudah mulai gerah dengan urusan "kebocoran" devisa yang jumlahnya nggak main-main.

Gak tanggung-tanggung, angkanya bikin mata melotot: Indonesia disebut-sebut kehilangan sekitar 908 miliar dolar AS selama 34 tahun terakhir. Kalau dikonversi ke Rupiah sekarang, itu sudah masuk level angka "astronomis" yang saking banyaknya, mungkin kalkulator di HP kita bakal error duluan. Penyebabnya satu penyakit lama yang susah sembuh: under-invoicing.

Apa Sih Under-Invoicing Itu? Kok Bisa Bikin Negara Boncos?

Buat yang belum familiar sama istilah keren ini, under-invoicing itu sederhananya adalah praktik "curang" dalam laporan penjualan. Misalnya, perusahaan jual sawit ke luar negeri dengan harga asli 100 dolar, tapi di dokumen resmi yang dilaporin ke negara cuma ditulis 70 dolar. Nah, pajak yang dibayar ke negara ya cuma dari angka 70 itu. Sisanya? Ya menguap atau parkir manis di rekening luar negeri.

Praktik ini sudah kayak rahasia umum yang dibiarin menahun. Tapi di bawah kepemimpinan Prabowo, sepertinya "keran" kebocoran ini mau disumbat total. Beliau pengen kontrol negara atas komoditas strategis itu nggak cuma formalitas di atas kertas, tapi beneran kerasa sampai ke kantong kas negara. Istilahnya, jangan sampai kita yang punya barang, kita yang kerja keras nanam, tapi orang lain yang kenyang makan marginnya.

Danantara: "Marketing Arm" Baru yang Siap Pasang Mata

Untuk menjalankan misi suci ini, lahirlah sebuah badan di bawah sovereign wealth fund Danantara yang diberi nama Danantara Sumberdaya Indonesia. Badan inilah yang bakal jadi "marketing arm" alias tangan kanan pemerintah dalam mengelola tata kelola ekspor. Bos Danantara, Rosan Roeslani, sudah kasih aba-aba kalau tugas pertama mereka adalah memastikan semua eksportir itu jujur. Gak boleh ada lagi drama salah tulis angka atau pura-pura gak tahu harga pasar.

Kenapa sawit duluan yang disasar? Ya jelas, sawit itu tulang punggung ekspor kita. Sekitar 8 persen dari total ekspor Indonesia itu isinya ya minyak goreng mentah ini. Tapi tenang, sawit nggak sendirian. Batu bara dan ferroalloy juga masuk dalam daftar tunggu yang bakal diawasin ketat. Pokoknya, komoditas-komoditas yang selama ini jadi "harta karun" bumi Indonesia nggak boleh lagi keluar tanpa catatan yang transparan.

Harapan dan Tantangan: Bakal Benar-benar Ampuh Gak Nih?

Langkah ini jujur aja terasa kayak angin segar buat kita yang sering gemas dengar berita Indonesia itu kaya tapi rakyatnya masih banyak yang susah. Dengan adanya sistem pelaporan satu pintu ke lembaga negara ini, harapannya data jadi lebih sinkron. Gak ada lagi beda data antara Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, sama realita di lapangan.

Tapi ya namanya juga kebijakan besar, pasti ada aja tantangannya. Mengubah kebiasaan yang sudah "karatan" selama 34 tahun itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti bakal ada resistensi, atau mungkin upaya-upaya kreatif lainnya buat mengakali sistem. Belum lagi soal birokrasi; jangan sampai lembaga baru ini malah bikin proses ekspor jadi lambat alias ribet. Karena kalau ekspor mandek, yang rugi ya kita-kita juga.

Namun, gaya Prabowo yang cenderung gaspol dan tegas dalam urusan kedaulatan ekonomi ini memberikan harapan kalau kali ini pemerintah nggak cuma gertak sambal. Kalau Danantara sukses menjalankan perannya, dana triliunan yang selama ini "hanyut" bisa balik buat bangun infrastruktur, sekolah, atau mungkin subsidi yang lebih tepat sasaran. Ya, minimal duitnya nggak cuma muter di saku segelintir orang aja.

Jadi, mulai Juni nanti, peta permainan ekspor komoditas kita bakal berubah total. Kita tunggu aja, apakah para raksasa sawit bakal patuh dan "tobat" berjamaah, atau malah bakal ada drama-drama baru di pelabuhan. Yang jelas, rakyat cuma pengen satu hal: kekayaan alam kita beneran buat kemakmuran kita semua, bukan cuma buat bikin angka di rekening bank di luar negeri makin panjang. Semangat terus, Indonesia! Jangan kasih kendor buat para pemain under-invoicing!