Siapa yang benar-benar untung dari ojol: driver, aplikator, atau warung kopi tempat mereka menunggu order?

Ironi Angka 8 Persen: Menakar Siapa yang Benar-benar Tajir dari Aspal Ojol

Bayangkan ini: Tanggal 1 Juli 2026. Matahari Jakarta sedang terik-teriknya, dan di layar ponsel jutaan driver ojek online (ojol), sebuah notifikasi sakti muncul. Pemerintah baru saja mengetok palu lewat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Isinya bikin geger jagat transportasi publik: potongan komisi aplikator yang tadinya "mencekik" di angka 20 persen, kini dipangkas habis-habisan jadi maksimal cuma 8 persen. Secara teori, ini adalah kemenangan telak bagi para pejuang aspal. Driver seharusnya bawa pulang uang lebih banyak, dapur lebih ngebul, dan senyum lebih lebar.

Tapi, mari kita geser kamera ke pinggiran jalan, di bawah pohon kersen tempat Pak Maman—seorang driver kawakan—sedang nyeruput kopi sachet-nya. Alih-alih merayakan kemenangan, Pak Maman malah garuk-garuk kepala melihat saldo dompet digitalnya. "Katanya potongan turun, Mas. Tapi kok narik dari pagi sampai magrib, dapetnya masih di situ-situ aja? Lima puluh ribu, paling banter cepek (seratus ribu). Sama aja kayak pas potongan masih dua puluh persen," keluhnya sembari menghisap rokok dalam-dalam.

Selamat datang di paradoks ekonomi digital 2026. Di atas kertas, driver menang 92 banding 8. Namun di dompet, realitanya tetap saja "ngos-ngosan". Fenomena ini membuktikan satu hal: pertanyaan "siapa yang untung" dalam ekosistem ojol itu jauh lebih rumit daripada sekadar angka persentase komisi di aplikasi. Ada "tangan tak terlihat" yang membuat kebijakan pemerintah seolah cuma jadi sekadar angka pajangan.

Jebakan Batman di Balik Angka "92 Persen"

Mari kita bedah pelan-pelan kenapa Pak Maman dan ribuan driver lainnya merasa kena prank. Masalah utamanya ada pada struktur tarif yang licin. Begitu komisi turun jadi 8 persen, entah kenapa tarif dasar perjalanan ikut-ikutan melandai. Belum lagi munculnya berbagai istilah kreatif seperti "biaya layanan aplikasi", "biaya asuransi tambahan", hingga "biaya fasilitas platform" yang dibebankan langsung ke konsumen atau dipotong dari total pendapatan bersih.

Kalau kita hitung-hitungan pakai kalkulator warung, total potongan riil yang dirasakan driver sebenarnya masih nyangkut di kisaran 29 persen. Jadi, jargon "92 persen buat driver" itu sebenarnya cuma manis di awal. Ini adalah sebuah "jebakan matematika" yang canggih. Saat variabel seperti jumlah orderan yang dibagi ke terlalu banyak driver dan kenaikan biaya operasional (bensin, servis motor, paket data) ikut bergerak, kenaikan pendapatan per perjalanan jadi tidak berarti apa-apa buat pendapatan harian total.

Aplikator Tetap Cuan, Tapi Caranya Beda

Lalu, apakah perusahaan aplikator jadi rugi karena aturan 8 persen ini? Oh, tentu tidak. Mereka bukan anak kemarin sore dalam urusan bisnis. Kalau keran dari komisi langsung ditutup oleh pemerintah, mereka tinggal buka keran-keran lain. Model bisnis mereka sekarang sudah berlapis-lapis kayak kue lapis legit.

Aplikator kini lebih fokus memeras cuan dari sisi merchant dan ekosistem pendukung. Iklan warung di GoFood atau GrabFood yang bikin posisi resto jadi paling atas? Bayar. Biaya berlangganan merchant? Ada. Belum lagi data perilaku kita yang sangat mahal harganya untuk keperluan iklan target. Yang paling gurih tentu saja cross-selling ke layanan finansial. Pinjol, Paylater, dan asuransi yang terintegrasi di aplikasi jadi mesin uang baru yang jauh lebih stabil dibanding cuma ngandelin potongan dari ongkos jalan yang terus-terusan dipantau pemerintah.

Pesta Pora di Ekonomi Bayangan

Menariknya, ada pihak-pihak yang jarang masuk radar berita tapi justru hidup subur dari ekosistem ini. Mereka adalah para pelaku ekonomi bayangan di pinggir jalan. Coba perhatikan warung kopi yang menyediakan colokan listrik gratis, bengkel-bengkel dadakan yang siap sedia ganti ban dalam 10 menit, sampai penjual paket data yang omzetnya stabil karena driver butuh koneksi internet 24 jam supaya nggak "anyep".

Ojol telah menciptakan mikrosistem ekonomi yang sangat nyata. Para pemilik warung ini mungkin nggak paham soal Perpres Nomor 27 Tahun 2026, tapi mereka tahu pasti kalau makin banyak driver yang mangkal sambil nunggu orderan, makin banyak kopi dan gorengan yang laku. Di sinilah letak uniknya: ojol menghidupi banyak orang yang bahkan tidak punya aplikasi driver di ponsel mereka.

Kesimpulan: Keadilan yang Masih Mengambang

Pada akhirnya, mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah tidak bisa cuma pakai kacamata kuda. Indikator suksesnya sebuah aturan main di dunia transportasi online bukan cuma soal persentase potongan, tapi soal pendapatan bersih yang bisa dibawa pulang untuk bayar cicilan motor atau uang sekolah anak. Selama struktur tarif, skema insentif yang bikin driver kerja rodi, dan distribusi order masih dikendalikan penuh oleh algoritma yang tertutup, maka "keuntungan" akan selalu mampir ke pihak yang memegang remot kendalinya.

Kita perlu jujur bertanya: apakah "untung" itu memang sesuatu yang bisa dibagi rata, atau memang secara struktural sistem ini didesain agar hanya satu pihak yang menang mutlak? Mungkin, regulasi tahun 2026 ini baru langkah awal dari perjalanan panjang mencari titik temu antara teknologi, kesejahteraan manusia, dan kerakusan korporasi. Untuk saat ini, Pak Maman hanya bisa berharap esok pagi aplikasinya lebih "gacor" daripada hari ini, terlepas dari berapa pun angka persentase yang tertera di aturan pemerintah.