Langkah Tegas Australia Hapus Senjata Api dari Masyarakat Pasca Tragedi Bondi

Dunia kembali menyoroti keberanian Australia dalam mengambil keputusan politik yang cepat dan radikal demi keselamatan warganya. Belum kering air mata publik akibat tragedi penembakan yang mengguncang kawasan ikonik Pantai Bondi, Parlemen Australia langsung merespons dengan menyetujui program pembelian kembali atau buyback senjata api secara nasional. Langkah ini diambil sebagai respons darurat untuk mencegah terulangnya kekerasan bersenjata yang menodai rasa aman di ruang publik. Keputusan ini menegaskan kembali posisi Australia sebagai salah satu negara dengan aturan pengendalian senjata paling ketat dan responsif di dunia.

Program buyback ini mengingatkan kita pada sejarah kelam tahun 1996 pasca-pembantaian Port Arthur. Saat itu Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri John Howard menarik ratusan ribu senjata otomatis dan semi-otomatis dari tangan sipil. Kini sejarah seolah berulang. Tragedi di Pantai Bondi yang memakan korban jiwa di salah satu destinasi wisata terpopuler tersebut menjadi tamparan keras bahwa celah regulasi masih ada. Parlemen sepakat bahwa keberadaan senjata api jenis tertentu di tengah masyarakat sipil memiliki risiko yang jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Melalui program ini, pemerintah akan memberikan amnesti dan kompensasi finansial sesuai harga pasar kepada pemilik senjata yang menyerahkan senjata mereka secara sukarela kepada pihak berwajib untuk dimusnahkan.

Persetujuan parlemen ini bukan tanpa perdebatan. Namun tekanan publik yang begitu masif pasca-insiden Bondi berhasil menyatukan suara dari berbagai spektrum politik. Pantai Bondi bukan sekadar tempat wisata, melainkan simbol gaya hidup Australia yang bebas, santai, veksotis. Ketika kekerasan senjata merenggut kedamaian di simbol nasional tersebut, masyarakat Australia merasa identitas mereka terancam. Hal inilah yang mendorong legislator untuk tidak berlarut-larut dalam birokrasi. Mereka menyadari bahwa rasa aman publik adalah aset ekonomi dan sosial yang tidak bisa ditawar.

Secara teknis, program ini akan menargetkan jenis senjata api yang dianggap memiliki letalitas tinggi dan tidak relevan untuk kebutuhan olahraga maupun pertanian. Pemerintah Australia siap menggelontorkan dana jutaan dolar untuk membiayai kompensasi ini. Meskipun biayanya sangat besar, pemerintah berargumen bahwa biaya sosial dan ekonomi akibat kekerasan senjata jauh lebih merugikan di masa depan. Program ini juga akan dibarengi dengan pengetatan syarat kepemilikan lisensi senjata dan pemeriksaan latar belakang mental yang lebih komprehensif bagi calon pemilik senjata baru.

Langkah Australia ini kembali menjadi antitesis bagi negara-negara lain yang masih berkutat dengan perdebatan sengit mengenai hak kepemilikan senjata. Di saat negara lain sering kali terjebak dalam lobi industri senjata yang kuat, Australia membuktikan bahwa kehendak politik bisa mengubah hukum dalam hitungan minggu jika nyawa manusia menjadi prioritas utama. Dunia internasional kini melihat Australia sebagai laboratorium kebijakan kontrol senjata yang efektif.

Meskipun program buyback tidak bisa menghidupkan kembali korban yang telah jatuh di Pantai Bondi, kebijakan ini menawarkan harapan baru bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban negara untuk memastikan bahwa tidak ada lagi keluarga yang harus kehilangan orang tercinta akibat peluru panas di tempat umum. Dengan dimulainya program ini, Australia sekali lagi mengirimkan pesan kuat ke seluruh dunia bahwa tidak ada tempat bagi senjata api mematikan di tangan sipil dalam masyarakat yang beradab.