Kritik Mengalir Deras, Mengapa Respon Pemerintah Begitu Datar?

Gemoy Berganti Serius: Kenapa Kabinet Prabowo Terasa Jauh dari Radar Rakyat?

Masih ingat suasana kampanye kemarin? Rasanya baru sebentar kita disuguhi joget gemoy, narasi keberlanjutan yang adem, sampai janji-janji manis tentang makan siang gratis yang bikin perut keroncongan jadi penuh harap. Tapi, begitu peluit dimulainya pertandingan pemerintahan ditiup, suasananya berubah drastis. Belum genap seratus hari, gelombang kritik sudah menghantam dari segala penjuru. Menariknya, respons dari "dalam gedung sana" terasa datar-datar saja, seolah-olah mereka punya stok noise-cancelling headphone paling canggih sedunia.

Banyak yang bilang, kabinet kali ini bener-bener lagi mempraktekkan ilmu "tutup mata, tutup telinga". Pertanyaannya, kenapa sih pemerintahan yang awalnya dicitrakan sangat merangkul ini malah terkesan jadi elitis dan masa bodoh? Mari kita bedah pelan-pelan sambil ngopi, biar nggak spaneng.

Kabinet Gemuk yang Kebanyakan Penumpang

Faktor pertama yang jadi sorotan tentu saja postur kabinetnya. Istilah "Kabinet Zaken" atau kabinet ahli yang sempat digaungkan, rasanya agak jauh panggang dari api. Yang kita lihat justru deretan nama yang panjangnya minta ampun. Dari menteri, wakil menteri, sampai staf khusus dan badan-badan baru, jumlahnya bikin kita mikir: ini mau ngelola negara atau mau bikin rombongan mudik bareng se-Kecamatan?

Masalahnya, kalau kabinet terlalu gemuk, birokrasi jadi makin lambat. Tiap kebijakan harus lewat banyak meja, dan tiap meja punya kepentingan politik masing-masing. Akibatnya, suara rakyat yang ada di bawah seringkali "nyangkut" di tengah jalan. Para menteri ini terlihat lebih sibuk konsolidasi internal dan bagi-bagi tugas (atau mungkin bagi-bagi jatah?) ketimbang beneran turun ke lapangan buat dengerin curhatan warga soal harga beras yang hobi banget naik tapi males turun.

Dinding Tebal Bernama Pragmatisme Politik

Kenapa mereka dianggap tutup telinga? Ya karena fokusnya bukan lagi ke pemilih, tapi ke pemberi mandat alias ketua partai atau sang pemimpin tertinggi. Dalam kacamata politik praktis, kalau posisi sudah aman dan koalisi sudah "gemuk banget", kritik dari publik itu cuma dianggap angin lalu. Ada semacam rasa percaya diri yang berlebihan bahwa oposisi sudah lemah, jadi buat apa dengerin netizen yang cerewet di X (dulu Twitter) atau di kolom komentar Instagram?

Logikanya gini: kalau semua partai besar sudah dirangkul masuk pemerintahan, siapa yang bakal gigit? Akibatnya, mekanisme check and balances jadi tumpul. Pemerintah merasa punya cek kosong buat ngelakuin apa aja. Mau naikin pajak? Gas. Mau bikin proyek mercusuar baru? Sikat. Rakyat protes? Paling cuma bertahan seminggu, habis itu juga lupa keganti tren baru. Pola pikir pragmatis kayak gini yang bikin sensitivitas mereka terhadap isu-isu akar rumput jadi tumpul.

Gaya Komando yang Kurang Ruang Dialog

Kita tahu Pak Prabowo punya latar belakang militer yang kuat. Di satu sisi, ini bagus buat ketegasan. Tapi di sisi lain, kalau budaya komando ini merembet ke seluruh jajaran menterinya, jadinya kaku. Dalam dunia militer, instruksi itu dari atas ke bawah, bukan diskusi dari bawah ke atas. Nah, kalau kabinetnya didominasi mentalitas "siap salah" dan "pokoknya laksanakan", kritik dari masyarakat sipil, akademisi, atau mahasiswa bakal dianggap sebagai gangguan stabilitas, bukan sebagai masukan konstruktif.

Efeknya, ketika ada kebijakan yang kontroversial, klarifikasi yang muncul dari pemerintah seringkali bernada defensif atau malah menyalahkan balik logika masyarakat. Bukannya mengajak duduk bareng, yang ada malah narasi "kamu nggak paham tujuannya" atau "ini demi masa depan bangsa". Lha, masa depan bangsa yang mana kalau rakyatnya hari ini aja megap-megap bayar cicilan dan pajak?

Putusnya Koneksi dengan Realita Kelas Menengah

Salah satu alasan paling menyakitkan kenapa kabinet dianggap tutup mata adalah karena mereka seolah nggak paham betapa sulitnya jadi kelas menengah di Indonesia saat ini. Kabinet yang diisi oleh orang-orang super kaya atau elit politik ini seringkali mengeluarkan kebijakan yang "nggak napak tanah". Contoh kecil soal rencana kenaikan PPN atau aturan-aturan baru yang bikin kantong makin tipis.

Bagi mereka yang duduk di kursi empuk dengan fasilitas negara, kenaikan harga sedikit mungkin nggak kerasa. Tapi buat kita yang kalau mau makan enak harus nunggu gajian, kebijakan sekecil apa pun itu dampaknya sistemik. Ketidakmampuan menteri untuk berempati inilah yang bikin publik merasa mereka hidup di semesta yang berbeda. Mereka asyik dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, sementara kita asyik ngitung sisa saldo di ATM yang makin memprihatinkan.

Bahayanya Hidup dalam Gema Sendiri

Terakhir, ada fenomena yang namanya echo chamber. Di sekitar lingkaran kekuasaan, biasanya banyak pembisik yang cuma mau laporin yang baik-baik saja demi cari muka. Kalau Pak Presiden atau para menterinya cuma dengerin laporan "semua aman terkendali, Pak!", ya wajar saja kalau mereka jadi tutup telinga sama teriakan di luar sana. Mereka merasa sudah kerja keras, tapi kok masih dikritik? Akhirnya muncul rasa anti-kritik yang justru merugikan diri mereka sendiri.

Padahal, kritik itu ibarat alarm. Kalau alarm bunyi terus tapi kita malah tutup telinga atau malah cabut baterainya, jangan kaget kalau tiba-tiba ada "kebakaran" yang sudah telanjur besar dan nggak bisa dipadamkan. Pemerintahan Prabowo ini punya potensi besar, tapi kalau terus-terusan jaga jarak sama realita rakyat, citra "Gemoy" yang dulu dicintai bisa berubah jadi citra "Otoriter" yang ditakuti (atau malah dicuekin balik).

Semoga saja, menteri-menteri di kabinet baru ini segera sadar kalau jabatan itu cuma titipan, dan telinga mereka itu diciptakan dua supaya lebih banyak dengerin rakyat daripada dengerin pujian para penjilat. Yuk ah, jangan sampai kita ngerasa kayak lagi ngomong sama tembok!