Geger di Muria Raya! Bupati Pati Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Suap Proyek Infrastruktur 2026

Kabar mengejutkan datang dari wilayah Muria Raya pada Selasa (20/1/2026) dini hari. Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pati beserta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Operasi senyap ini memecah keheningan kota dan langsung menjadi sorotan nasional, mengingat ini adalah kasus kepala daerah pertama yang terjerat rasuah di awal tahun 2026.

Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Tengah yang harus berurusan dengan lembaga antirasuah. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, tim penyidik KPK mendatangi Pendopo Kabupaten dan sebuah rumah makan tertutup di pinggiran kota sesaat setelah adanya transaksi mencurigakan.

Berikut adalah kronologi dan fakta awal terkait penangkapan orang nomor satu di Pati tersebut.

Diamankan Bersama Uang Asing dan Kontraktor

Juru Bicara KPK membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan di wilayah Pati, Jawa Tengah. Dalam operasi yang berlangsung sekitar pukul 19.30 WIB hingga dini hari tersebut, KPK mengamankan total tujuh orang. Selain Bupati Pati, tim juga membawa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dua orang staf protokoler, serta tiga orang pihak swasta yang diduga sebagai kontraktor.

Dalam penangkapan tersebut, tim KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang cukup signifikan. Ditemukan tas ransel berisi uang tunai dalam pecahan Rupiah dan Dolar Singapura yang jumlahnya ditaksir mencapai miliaran rupiah. Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atau uang pelicin termin pertama untuk memuluskan pemenangan tender proyek perbaikan jalan raya dan jembatan strategis di wilayah Pati tahun anggaran 2026.

Ruang Kerja dan Rumah Dinas Disegel

Pasca penangkapan, suasana di lingkungan Kantor Bupati Pati di Jalan Tombronegoro tampak mencekam. Tim penyidik KPK yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap langsung bergerak cepat untuk mengamankan lokasi. Garis merah bertuliskan "KPK" atau segel KPK telah terpasang melintang di pintu masuk ruang kerja Bupati dan ruang kerja Kepala Dinas PUPR.

Penyegelan ini dilakukan untuk menjaga sterilitas barang bukti dokumen dan data digital sebelum dilakukan penggeledahan lanjutan. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lokasi kejadian diminta untuk menjauh dan dilarang membawa keluar dokumen apa pun dari ruangan yang telah ditandai. Aktivitas pelayanan publik di kantor pemerintahan sempat terganggu sesaat namun dipastikan akan tetap berjalan normal di bawah kendali Sekretaris Daerah.

Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih

Setelah menjalani pemeriksaan awal secara maraton di Mapolresta Pati untuk verifikasi identitas dan barang bukti, rombongan yang terjaring OTT langsung diterbangkan ke Jakarta pada Rabu pagi ini. Mereka dibawa menuju Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan intensif lanjutan.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Masyarakat Pati kini menunggu konferensi pers resmi dari Pimpinan KPK untuk mengetahui apakah status Bupati akan dinaikkan menjadi tersangka dan ditahan.

Dugaan "Ijon" Proyek Strategis Daerah

Sumber internal menyebutkan bahwa kasus ini tercium berkat laporan masyarakat yang curiga dengan pola lelang proyek di awal tahun 2026. Modus yang digunakan diduga adalah praktik "ijon" proyek, di mana kontraktor memberikan uang muka kepada pejabat daerah agar perusahaannya dikunci sebagai pemenang tender, bahkan sebelum proses lelang elektronik (LPSE) dibuka secara resmi.

Kasus ini menjadi pukulan telak bagi reformasi birokrasi di Jawa Tengah. Banyak pihak menyayangkan kejadian ini, mengingat Kabupaten Pati sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur pasca-banjir tahunan yang kerap melanda. Penangkapan ini dikhawatirkan akan menghambat proses pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh warga.