Belajar dari Jepang agar Program Makan Bergizi Gratis Tidak Sekadar Menjadi Proyek Bagi-Bagi Nasi Kotak

Bayangkan Anda berjalan masuk ke dalam kantin sekolah dasar di Jepang saat jam makan siang tiba. Anda tidak akan menemukan mesin penjual otomatis yang berjejer atau logo restoran cepat saji yang mencolok. Semua makanan yang tersaji dimasak segar pada pagi itu juga dari bahan mentah di dapur sekolah.

Ini bukan sekadar tren gaya hidup sehat sesaat melainkan aturan ketat yang dijalankan negara. Setiap menu makan siang siswa harus seimbang secara hukum dan direncanakan langsung oleh ahli gizi profesional. Makanan tersebut kemudian disiapkan oleh juru masak terlatih yang bekerja di lokasi sekolah tanpa melibatkan pihak ketiga.

Jepang memilih untuk tidak menyerahkan urusan perut siswa kepada vendor katering raksasa yang hanya mengejar profit. Tanggung jawab atas kesehatan dan asupan gizi anak tidak dialihkan ke perusahaan swasta yang mencari margin tebal. Makanan di sana dianggap sebagai fondasi kesehatan masyarakat dan bukan sekadar logistik proyek.

Hasil dari ketegasan ini membuat tingkat obesitas anak di Jepang bertahan di angka rendah 3,5 persen. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang memperlakukan makan siang sekolah sebagai lahan bisnis bagi korporasi pangan. Akibatnya tingkat obesitas anak di sana melonjak hingga hampir 20 persen karena dominasi makanan olahan beku.

Sekarang mari kita tengok realitas program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang sedang digeber di Indonesia. Semangatnya tentu sangat mulia untuk memperbaiki gizi anak bangsa yang masih dihantui angka stunting. Namun pelaksanaannya di lapangan sering kali membuat kita mengelus dada dan bertanya-tanya.

Alih-alih membangun dapur segar di setiap sekolah seperti Jepang, kita masih terjebak pada budaya praktis nasi kotak. Makanan sering kali dimasak di tempat yang jauh lalu dikirim menggunakan kemasan sekali pakai yang menumpuk sampah. Sampai di tangan siswa, makanannya sering kali sudah dingin, layu, dan kehilangan selera.

Tantangan terbesar kita adalah menahan godaan jalan pintas bernama makanan olahan pabrikan. Sosis, nugget, dan katsu beku sering kali menjadi primadona dalam kotak makan karena murah dan tahan lama. Padahal itu adalah bom waktu kesehatan yang penuh pengawet dan miskin nutrisi alami.

Belum lagi masalah susu kemasan yang sering kali lebih pantas disebut air gula berperisa susu. Jika MBG hanya menjadi ajang distribusi produk pabrikan, kita sedang mengulangi kesalahan fatal Amerika Serikat. Kita mungkin mengenyangkan perut anak sekarang, tapi sekaligus menabung penyakit metabolik untuk masa depan.

Jepang memberdayakan petani lokal untuk menyuplai sayur dan ikan segar langsung ke sekolah terdekat. Sementara di sini, ketakutan terbesar adalah masuknya vendor raksasa yang memonopoli suplai bahan baku. Jangan sampai anggaran triliunan rupiah itu hanya berputar di segelintir pengusaha katering besar dan melupakan UMKM lokal.

Program MBG seharusnya menjadi investasi kesehatan jangka panjang, bukan sekadar proyek menghabiskan anggaran tahunan. Jika kita gagal mengontrol kualitas dan hanya mengejar kuantitas, kita hanya mencetak generasi yang kenyang tapi sakit-sakitan. Kita tentu tidak ingin anak-anak Indonesia menjadi pelanggan setia rumah sakit di masa tua nanti.