Mimpi Siang Bolong Pemerintah Menghapus Kemiskinan Ekstrem hingga 0 Persen

Pernahkah kalian mendengar janji manis yang rasanya lebih fiksi daripada naskah film science fiction paling imajinatif sekalipun? Jika belum, cobalah tengok ambisi maha dahsyat pemerintah kita yang baru-baru ini kembali didengungkan dengan penuh percaya diri, yakni target menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai angka keramat nol persen. Iya, nol persen, Saudara-saudara. Tidak ada koma, tidak ada toleransi. Sebuah angka absolut yang terdengar begitu suci dan murni, seolah-olah negara ini besok pagi akan berubah menjadi Wakanda atau Atlantis yang makmur gemah ripah loh jinawi tanpa ada satu pun rakyatnya yang kelaparan.

Mendengar target ini, reaksi wajar kita sebagai rakyat jelata yang setiap hari masih harus memikirkan harga cabai yang pedasnya minta ampun dan biaya token listrik yang menjerit tentu saja adalah tertawa kecut. Tertawa bukan karena bahagia, melainkan karena takjub dengan optimisme para pemangku kebijakan yang levelnya sudah menembus stratosfer. Di atas kertas, laporan statistik mungkin bisa disulap menjadi grafik yang menukik tajam ke bawah dengan indah. Namun mari kita bicara jujur sambil ngopi di angkringan, apakah realitas di aspal panas seindah presentasi PowerPoint di ruang ber-AC itu?

Mari kita bedah borok utamanya. Obsesi pada angka nol persen ini sering kali terjebak pada permainan akrobat statistik yang membagongkan. Definisi "miskin" yang dipakai negara kita sering kali dianggap terlalu rendah dan tidak manusiawi jika dibandingkan dengan standar hidup layak yang sebenarnya. Jika garis kemiskinan dipatok hanya sekadar cukup untuk makan nasi dengan garam dua kali sehari, maka wajar saja jika angkanya turun drastis. Padahal, mereka yang berada sedikit saja di atas garis itu, yang kita sebut sebagai kelompok "hampir miskin" atau rentan miskin, jumlahnya masih segudang. Mereka ini adalah orang-orang yang sekali saja sakit parah atau sekali saja motornya rusak, langsung terjun bebas kembali ke jurang kemiskinan ekstrem.

Strategi andalan yang selama ini diagung-agungkan pun setali tiga uang, yakni guyuran Bantuan Sosial alias Bansos. Jangan salah sangka, Bansos itu penting sebagai nafas buatan dalam kondisi darurat. Tapi kalau Bansos dijadikan solusi pamungkas untuk mencapai target nol persen, itu namanya kemalasan berpikir yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bansos itu ibarat obat penenang atau painkiller. Ia menghilangkan rasa sakit sesaat, tapi tidak menyembuhkan penyakit utamanya. Memberikan ikan memang membuat perut kenyang hari ini, tapi tidak menjamin besok dapur bisa ngebul lagi kalau kailnya tidak pernah diberikan dan kolamnya justru dikuasai oleh segelintir oligarki.

Logika "menghapus kemiskinan ekstrem" ini juga terasa sangat kontradiktif dengan fenomena badai PHK yang sedang melanda berbagai sektor industri. Pabrik tekstil gulung tikar, perusahaan teknologi melakukan efisiensi alias pecat massal, dan lulusan sarjana makin banyak yang menganggur atau terjebak jadi mitra ojek online dengan pendapatan yang kian tidak pasti. Bagaimana mungkin kita bermimpi kemiskinan ekstrem hilang jika lapangan pekerjaan formal yang layak, yang bisa memberikan jaminan sosial dan gaji di atas UMR, justru semakin langka bak mencari jarum di tumpukan jerami?

Ada kesan bahwa pemerintah seolah-olah ingin memadamkan kebakaran hutan hanya dengan bermodalkan segelas air mineral. Masalah kemiskinan di Indonesia itu bukan cuma soal orang tidak punya uang tunai, tapi soal akses. Akses terhadap pendidikan berkualitas yang tidak diskriminatif, akses kesehatan yang tidak berbelit-belit, dan akses terhadap tanah serta modal usaha. Selama ketimpangan struktural ini tidak dibongkar, target nol persen itu hanyalah kosmetik politik belaka. Ia hanya akan menjadi angka cantik untuk dipamerkan di forum internasional, sementara di gang-gang sempit perkotaan dan desa-desa terpencil, rakyat masih harus bertaruh nyawa hanya untuk bisa makan layak.

Narasi "nol persen" ini berbahaya karena bisa meninabobokan kita. Ia menciptakan ilusi bahwa tugas negara sudah selesai, bahwa pembangunan sudah merata, dan tidak ada lagi yang perlu dikritisi. Padahal, kemiskinan itu dinamis. Inflasi bahan pokok yang tidak terkendali saja bisa memiskinkan jutaan orang dalam semalam. Mengklaim bisa mencapai nol persen di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kerapuhan fundamental ekonomi domestik adalah bentuk arogansi yang menggelikan.

Seharusnya pemerintah berhenti terobsesi pada angka nol yang utopis itu dan mulai fokus pada indikator kesejahteraan yang lebih riil. Berapa banyak orang yang bisa menabung? Berapa banyak yang tidak perlu berhutang ke pinjol ilegal untuk bayar sekolah anak? Berapa banyak yang bisa makan daging tanpa harus menunggu Idul Adha? Itu indikator yang lebih nendang daripada sekadar mengutak-atik angka statistik biar terlihat hijau royo-oyo.

Jadi, kalau besok lusa ada pejabat yang pidato berapi-api bilang kemiskinan ekstrem sudah nol persen, senyumin saja. Anggap saja itu hiburan komedi tengah hari. Karena kita tahu, selama sistem ekonominya masih berpihak pada yang kuat dan menindas yang lemah, kemiskinan tidak akan pernah benar-benar hilang, ia hanya akan disembunyikan di balik laci meja birokrasi yang penuh debu.