Mengintip Krisis Sanitasi Setelah Terjadinya Bencana

Sebulan sudah berlalu sejak air bah menerjang kawasan Aceh Tamiang, namun jejak penderitaan yang ditinggalkannya belum benar-benar kering dari ingatan maupun kenyataan sehari-hari. Lumpur mungkin sudah mulai dibersihkan dari jalanan utama, tetapi ada satu masalah krusial yang masih mencekik ribuan warga yakni ketiadaan air bersih yang layak konsumsi dan sanitasi. Bagi sebagian orang, krisis air mungkin hanya dimaknai sebagai kesulitan mencari air minum atau mandi, namun bagi kaum perempuan, ketiadaan air bersih adalah sebuah mimpi buruk spesifik yang menyerang sisi paling personal dari kesehatan dan martabat mereka. Di pengungsian yang sesak atau di rumah-rumah yang masih berantakan, kebutuhan sanitasi dasar bagi perempuan sering kali menjadi isu yang terpinggirkan dan dianggap tabu untuk dibicarakan secara lantang, padahal dampaknya sangat menyiksa fisik dan mental.

Bayangkan betapa beratnya beban seorang perempuan yang harus menghadapi siklus menstruasi di tengah kelangkaan air. Mengganti pembalut tanpa akses air bersih untuk membasuh diri bukan hanya tidak nyaman, tetapi juga membuka pintu lebar bagi infeksi saluran reproduksi dan penyakit kulit. Penderitaan ini berlipat ganda bagi ibu hamil yang membutuhkan kebersihan ekstra, atau ibu yang sedang dalam masa nifas pascamelahirkan yang darah kotornya harus dibersihkan secara rutin dan higienis. Tanpa air yang cukup, mereka terpaksa berhemat atau bahkan menggunakan air keruh yang tidak layak, mempertaruhkan kesehatan jangka panjang demi bertahan hidup hari demi hari. Narasi tentang manajemen kebersihan menstruasi atau kebutuhan spesifik gender ini sering kali luput dari paket bantuan standar yang biasanya hanya berisi mi instan, beras, dan pakaian bekas.

Di tengah jeritan lirih para perempuan yang sedang berjuang menjaga kebersihan dirinya ini, panggung politik nasional justru menyajikan tontonan yang kontras dan menyayat hati. Publik disuguhi pemandangan di mana para elite pemimpin, termasuk Presiden Prabowo, sibuk melakukan orasi berapi-api di hadapan para pendukungnya. Alih-alih turun tangan memastikan apakah ibu nifas di tenda pengungsian sudah mendapatkan air bersih, energi kepemimpinan justru terkuras untuk pidato-pidato politik yang terkesan narsistik dan minim empati terhadap korban bencana. Retorika tentang kebangsaan dan kekuatan negara terdengar begitu kosong dan hambar ketika rakyatnya sendiri masih kesulitan untuk sekadar membasuh kotoran dari tubuh mereka. Seharusnya momen pascabencana adalah waktu untuk bekerja dalam senyap, memastikan logistik sanitasi terpenuhi, bukan waktu untuk mencari tepuk tangan di atas panggung kampanye terselubung.

Kasus di Aceh Tamiang ini harus menjadi tamparan keras bagi tata kelola penanganan bencana di Indonesia yang masih sangat maskulin dan bias. Pemerintah perlu membuka mata bahwa korban bencana tidaklah homogen. Ada kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang memiliki kebutuhan biologis berbeda yang tidak bisa ditunda. Paket bantuan kemanusiaan harus mulai memasukkan pembalut, popok, dan akses air bersih prioritas sebagai kebutuhan primer, bukan sekadar pelengkap. Kepemimpinan yang sejati diukur dari seberapa mampu seorang pemimpin memuliakan warganya yang paling rentan di saat paling sulit, bukan dari seberapa keras suaranya menggelegar di depan pengeras suara saat rakyatnya sedang menangis dalam diam karena rasa gatal dan tidak nyaman yang tak tertahankan.