Menakar Ambisi Satu Pintu Pembelian BBM Lewat Pertamina

Wacana tata kelola energi di Indonesia kembali memanas seiring dengan pernyataan tegas dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Isu ini menyoroti keinginan pemerintah agar seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta yang beroperasi di tanah air tidak lagi melakukan impor secara mandiri, melainkan membeli stok Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui PT Pertamina (Persero). Langkah ini bukan sekadar manuver bisnis biasa, melainkan didasarkan pada landasan ideologis yang kuat, yakni amanat konstitusi. Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini adalah perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perspektif pemerintah, frasa "dikuasai oleh negara" memiliki implikasi bahwa negara harus memegang kendali penuh atas rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Selama ini, pasar hilir migas di Indonesia pasca-Undang-Undang Migas Tahun 2001 memang membuka keran bagi pemain asing dan swasta lokal untuk berkompetisi secara langsung dengan Pertamina. Perusahaan multinasional seperti Shell, BP, hingga Vivo bebas mengimpor dan menjual produk mereka kepada konsumen Indonesia. Namun, usulan terbaru ini hendak merestrukturisasi model tersebut. Negara ingin memastikan bahwa Pertamina bertindak sebagai agregator tunggal atau pintu utama masuknya BBM ke Indonesia, sehingga swasta hanya berperan sebagai pengecer atau distributor di tingkat akhir.

Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan secara menyeluruh, peta bisnis hilir migas di Indonesia akan berubah drastis. Bagi Pertamina, ini adalah mandat raksasa yang mengukuhkan posisi mereka sebagai pemegang monopoli suplai nasional. Keuntungannya jelas, yaitu kontrol harga yang lebih terpusat dan penguatan devisa negara karena impor dikelola satu pintu, yang secara teori dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar minyak global. Pertamina akan memiliki kekuatan penuh untuk mengatur distribusi dan memastikan ketahanan energi nasional berada dalam satu komando.

Namun, kebijakan yang bersifat proteksionis ini sering kali memunculkan kekhawatiran di kalangan investor dan pelaku usaha swasta. Bagi SPBU swasta, kewajiban membeli dari Pertamina berpotensi menghilangkan keunggulan kompetitif utama mereka, yaitu kualitas produk dan efisiensi rantai pasok global yang mereka miliki sendiri. Jika semua BBM bersumber dari kilang atau impor yang sama yang dikelola Pertamina, diferensiasi produk menjadi sangat minim. Persaingan usaha yang sebelumnya memacu peningkatan layanan dan kualitas bahan bakar bisa berubah menjadi sekadar persaingan lokasi dan gimmick pemasaran semata karena "isi perut" tangki bensinnya relatif sama.

Tantangan terbesar dari realisasi wacana ini terletak pada kesiapan infrastruktur dan manajemen rantai pasok Pertamina itu sendiri. Menjadi penyedia tunggal bagi seluruh kebutuhan nasional, termasuk menyuplai kompetitor, bukanlah tugas ringan. Risiko terjadinya bottleneck atau sumbatan distribusi menjadi lebih tinggi. Jika Pertamina mengalami gangguan suplai atau masalah operasional di kilang, dampaknya akan langsung dirasakan oleh seluruh SPBU di Indonesia tanpa terkecuali, karena tidak ada alternatif suplai dari importir swasta lain. Ketahanan energi nasional justru dipertaruhkan jika sentralisasi ini tidak dibarengi dengan peningkatan kapabilitas operasional yang sempurna.

Di sisi lain, konsumen berada dalam posisi menunggu dan melihat. Di satu sisi, sentralisasi bisa menjanjikan stabilitas harga yang lebih merata di seluruh pelosok negeri. Namun di sisi lain, hilangnya kompetisi murni dalam penyediaan produk sering kali berdampak pada stagnasi inovasi dan potensi penurunan kualitas layanan. Masyarakat tentu berharap bahwa dalih "perintah konstitusi" ini benar-benar bermuara pada harga yang lebih terjangkau dan ketersediaan yang terjamin, bukan sekadar memindahkan keuntungan dari swasta ke kantong negara tanpa perbaikan kesejahteraan rakyat yang nyata.

Pada akhirnya, keinginan Menteri Bahlil ini merupakan ujian besar bagi interpretasi ekonomi Pancasila di era modern. Pemerintah harus sangat hati-hati menyeimbangkan antara kedaulatan energi nasional dengan iklim investasi yang sehat. Jika dikelola dengan transparan dan profesional, sistem satu pintu ini bisa menjadi benteng ketahanan energi. Namun jika gagal, ia berisiko menjadi beban birokrasi baru yang justru menghambat efisiensi distribusi energi di Indonesia. Dialog antara pemerintah, Pertamina, dan pelaku usaha swasta menjadi kunci agar transisi ini tidak menimbulkan guncangan ekonomi yang tidak perlu.