Setiap kali kita membuka berita, rasanya kasus korupsi ini kayak sinetron yang nggak ada tamatnya. Bikin kita kadang capek sendiri, tapi begitu ada nama besar atau posisi penting yang terseret, sontak mata kita langsung melotot. Nah, kali ini giliran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang jadi sorotan, persisnya terkait kasus dugaan korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Sebuah skandal yang, kalau dilihat dari skala dan jumlah tersangkanya, bikin kita cuma bisa geleng-geleng kepala sambil menghela napas panjang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat jubirnya yang aduhai, Mas Budi Prasetyo, mengumumkan pada Rabu (29/10) bahwa mereka telah menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Bapak Heri Sudarmanto, yang biasa kita singkat HS, sebagai tersangka. Ini bukan cuma bikin kaget, tapi juga menambah daftar panjang tersangka kasus ini jadi sembilan orang! Wow, sembilan, men! Angka yang nggak sedikit dan secara terang-terangan menunjukkan betapa ‘mengakar’-nya praktik kotor ini di sebuah lembaga yang seharusnya jadi pelayan publik.

Siapa sih Heri Sudarmanto ini? Beliau dulunya adalah orang nomor dua di Kemnaker. Bayangkan, posisi strategis yang seharusnya jadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan profesionalisme birokrasi, malah diduga ikut main mata dalam urusan RPTKA. Posisi Sekjen itu kan ibarat mesin penggerak birokrasi sebuah kementerian, mengurusi segala tetek benek administrasi, koordinasi, dan memastikan roda organisasi berjalan sesuai aturan. Kalau di level ini saja sudah "terkontaminasi", gimana nasib birokrasi di bawahnya? Ini yang bikin kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik layar kementerian yang notabene ngurusin hajat hidup pekerja ini?

Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, RPTKA itu apaan sih? Sederhananya, RPTKA ini adalah dokumen penting yang harus dimiliki perusahaan jika ingin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Ini bukan cuma soal kertas dan stempel belaka, tapi juga melibatkan banyak regulasi ketat, kuota, dan yang paling krusial, persetujuan dari kementerian. Logikanya, kalau prosesnya diperlambat, dipersulit, atau sengaja dibuat berbelit-belit, pasti ada saja celah buat 'main mata'. Entah itu untuk mempercepat proses yang seharusnya lama, meloloskan kuota yang seharusnya nggak lolos, atau bahkan memanipulasi data agar terlihat legal. Dan isu TKA ini sendiri kan sering jadi perdebatan hangat di masyarakat, kadang dituding 'merebut' lapangan kerja lokal. Jadi, kalau pengurusannya aja sudah dikotori korupsi, rasanya makin bikin miris dan memicu amarah publik.

Penetapan HS sebagai tersangka kesembilan ini, lho, yang paling bikin mikir dan patut jadi perhatian serius. Ini bukan lagi soal 'oknum' satu atau dua orang yang khilaf. Sembilan tersangka itu menunjukkan indikasi yang sangat kuat bahwa ada semacam jaringan, ekosistem korupsi yang terstruktur, rapi, dan mungkin sudah berjalan cukup lama di tubuh Kemnaker. KPK seolah membongkar kotak pandora, menemukan benang merah yang menghubungkan berbagai pihak. Dari pegawai biasa hingga level pejabat setinggi Sekjen, rasanya praktik ini sudah menjalar ke mana-mana, layaknya penyakit kanker yang sudah stadium lanjut, perlu penanganan ekstra keras dan komprehensif agar tidak semakin menyebar.

KPK sendiri, seperti biasa, nggak cuma bacot doang dengan pengumumannya. Mereka juga langsung bergerak cepat dengan mengamankan berbagai alat bukti yang bisa jadi 'kunci' untuk mengungkap tuntas kasus ini. Mulai dari tumpukan dokumen yang pastinya jadi 'buku harian' transaksi kotor itu, sampai ke aset bergerak macam mobil. Bayangin, tim KPK yang dikenal dengan ketelitian dan ketegasannya itu mendatangi kantor, menggeledah setiap sudut, membuka laci, lemari, bahkan mungkin sudut-sudut tersembunyi yang cuma mereka yang tahu. Semua dicari, semua disita demi membuktikan benang merah kejahatan ini. Ini menunjukkan keseriusan KPK untuk menindak tuntas kasus yang tidak hanya merugikan negara secara materi, tapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Kasus ini lagi-lagi bikin kita bertanya-tanya: sampai kapan birokrasi kita bersih dari praktik-praktik kayak gini? Ironisnya, kementerian yang seharusnya jadi pelayan masyarakat, malah jadi lahan subur buat para "pencari rente" yang mengesampingkan integritas demi keuntungan pribadi. Setiap rupiah yang dikorupsi itu bukan cuma angka di laporan, tapi adalah hak masyarakat yang dirampas, adalah potensi pembangunan yang hilang, adalah harapan yang pupus di tengah kebutuhan akan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Apalagi di tengah isu resesi, lapangan kerja yang sulit, dan kebutuhan akan investasi, praktik korupsi begini justru jadi penghambat terbesar. Ini bukan cuma soal duit semata, tapi juga soal etika, moral, dan integritas kepemimpinan. Kalau sudah begini, bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan penuh pada lembaga negara?

Kita semua berharap, penetapan tersangka kesembilan ini menjadi langkah awal yang signifikan untuk membongkar tuntas akar-akar korupsi di Kemnaker, dan mungkin di kementerian-kementerian lain yang punya celah serupa. Salut buat KPK yang terus tanpa lelah memberantas tikus-tikus berdasi ini. Semoga saja, kasus ini bisa jadi pelajaran berharga, jadi 'alarm' keras bagi siapa pun yang punya niat atau kesempatan untuk korupsi, baik di level bawah hingga ke puncak birokrasi. Bahwa sepintar apa pun menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga pada akhirnya. Mari kita kawal terus kasus ini, karena keadilan adalah hak kita bersama, dan negara yang bersih adalah impian kita semua.