Ironi Transportasi Surabaya yang Semakin Mundur di Awal Tahun

Transformasi sistem transportasi publik di Surabaya yang seharusnya membawa angin segar modernisasi, belakangan justru menyisakan lorong gelap kekecewaan bagi warganya. Keputusan pemerintah kota untuk menarik armada bus besar K3L dan menggantikannya secara paksa dengan unit feeder Wira Wiri telah memicu gelombang protes yang sangat beralasan. Di atas kertas, para pemangku kebijakan mungkin melihat ini sebagai langkah efisiensi atau integrasi moda yang brilian. Namun di lapangan, realitasnya adalah sebuah kemunduran logistik yang menyengsarakan. Bus besar yang dulunya gagah menampung puluhan penumpang berdiri maupun duduk, kini digantikan oleh kendaraan mungil berkapasitas hanya 15 orang. Logika kapasitas ini sungguh sulit diterima akal sehat, mengingat jalur yang dilayani adalah jalur gemuk dengan volume penumpang harian yang masif.

Dampak dari kebijakan "ganti baju" ini langsung terasa mencekik leher para pejuang transportasi umum. Pemandangan di halte-halte kini diwarnai oleh wajah-wajah lelah yang harus menunggu jauh lebih lama. Bukan karena armada tak datang, melainkan karena setiap unit Wira Wiri yang melintas sudah sesak napas dipenuhi manusia sejak dari pemberhentian sebelumnya. Penumpang dipaksa bertaruh nasib setiap pagi; apakah hari ini bisa terangkut atau harus terlambat masuk kantor. Kenyamanan ruang gerak yang dulu didapat di dalam kabin bus besar kini tinggal kenangan, berganti dengan sensasi berhimpitan di dalam angkutan kecil yang sempit. Bukannya memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum, kekacauan ini justru mendorong masyarakat untuk kembali menyalakan mesin motor dan mobil pribadi mereka karena lelah dengan ketidakpastian yang diciptakan pemerintahnya sendiri.

Ironi pengelolaan transportasi di Kota Pahlawan ini mencapai puncak komedinya saat perayaan malam tahun baru 2026 kemarin. Ketika kota-kota metropolitan lain di Indonesia berlomba-lomba memanjakan warganya dengan akses mobilitas terbaik, Surabaya justru mengambil langkah yang "agak laen" dan membingungkan. Tengok saja Jakarta, MRT dan seluruh moda transportasi di bawah naungan Pemprov digratiskan total dan beroperasi hingga pukul 02.00 dini hari. Begitu pula Semarang yang dengan sigap memperpanjang jam operasional Trans Semarang hingga pukul 01.00 pagi. Mereka paham bahwa malam pergantian tahun adalah momen di mana mobilitas warga sedang tinggi-tingginya dan kehadiran transportasi publik adalah kunci untuk mengurai kemacetan kota.

Sebaliknya di Surabaya, bukannya memberikan diskon tarif atau menambah jam operasi, pemerintah kota justru memberikan "diskon" jam operasional yang sangat tidak lucu. Transportasi umum dihentikan total operasinya pada pukul 16.00 WIB sore hari. Kebijakan ini terdengar seperti sebuah lelucon pahit. Bagaimana mungkin di saat warga hendak merayakan malam pergantian tahun, akses transportasi publik justru diputus paksa bahkan sebelum matahari terbenam? Warga dibiarkan terlantar dan bingung mencari moda alternatif di tengah euforia kota. Keputusan ini seolah menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakpedulian pengelola terhadap kebutuhan dasar warganya untuk bergerak bebas di momen spesial.

Kekacauan ini mau tidak mau mengarahkan telunjuk publik pada kinerja Wali Kota Eri Cahyadi dan jajarannya. Masih segar dalam ingatan warga bagaimana tahun lalu kekacauan serupa terjadi dengan minimnya pengumuman, baik secara daring maupun luring, yang membuat banyak orang kecele. Harapan bahwa tahun ini akan ada evaluasi dan perbaikan manajemen nyatanya hanya pepesan kosong. Pola komunikasi yang buruk dan kebijakan yang tidak berpihak pada pengguna transportasi umum seolah menjadi standar baru yang menyedihkan. Apakah ini wajah kota dunia yang digembar-gemborkan? Kota yang justru menutup pintu angkutan umumnya saat warganya paling membutuhkannya.

Kekecewaan masyarakat sebenarnya sudah disuarakan lantang jauh-jauh hari, bahkan sebelum kebijakan penggantian bus menjadi Wira Wiri resmi diketok palu. Petisi penolakan sempat ramai ditandatangani, jeritan di media sosial terus bergema, namun suara-suara rakyat kecil ini seolah menguap begitu saja di udara. Petisi yang diteken dengan penuh harapan itu nyatanya tidak mampu membendung arogansi keputusan yang tetap berjalan mulus tanpa rem. Partisipasi publik dalam kebijakan transportasi di Surabaya tampaknya masih menjadi mitos belaka, di mana keputusan vital diambil sepihak di ruang ber-AC tanpa benar-benar merasakan panas dan sesaknya antrean di jalanan.

Kini, nasi telah menjadi bubur yang hambar. Situasi carut-marut ini menjadi cermin betapa vitalnya transportasi umum sebagai urat nadi kehidupan kota. Ketika urat nadi ini disumbat oleh armada yang tidak memadai dan jam operasional yang konyol, maka produktivitas dan kebahagiaan warga kota yang menjadi korbannya. Harapan warga Surabaya kini tersisa satu, semoga para pemimpin kota segera tersadar dari tidur panjangnya. Evaluasi total harus dilakukan bukan sekadar di atas kertas laporan, tetapi dengan turun langsung merasakan derita penumpang. Kembalikan armada yang layak, perbaiki jam operasional yang manusiawi, dan berhentilah membuat kebijakan yang terasa seperti komedi tragis bagi warga kota sendiri.