Ketika Geruduk Desa Jadi Bahasa Protes: Kisah Luka Remaja dan Tuntutan Keadilan di Kapuas Hulu

Pernahkah terbayang, sebuah desa yang biasanya adem ayem, ujug-ujug memanas gara-gara satu insiden yang bikin hati miris? Inilah yang terjadi di Desa Sebetung, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu. Bukan karena demo kebijakan pemerintah, tapi murni luapan emosi warga yang sudah di ubun-ubun. Kabar yang beredar cepat seperti kilat menyebutkan, sejumlah warga sepakat untuk "menggeruduk" alias mendatangi rumah seorang oknum polisi. Bukan tanpa alasan, aksi massa ini dipicu dugaan penganiayaan yang dilakukan sang oknum terhadap seorang anak berusia 15 tahun. Sebuah cerita yang sontak bikin kita bertanya-tanya: ada apa gerangan?

Dalam skala desa kecil, insiden semacam ini jelas bukan perkara sepele. Apalagi ini melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya jadi pelindung, bukan justru terduga pelaku. Informasi yang kami himpun dari berbagai sumber, termasuk laporan yang beredar di masyarakat, menyebutkan bahwa korban, seorang remaja belia yang masih duduk di bangku sekolah, harus menanggung luka lebam di bagian perutnya. Bayangkan saja, anak seusia itu, masih ingusan, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit seperti ini. Rasanya hati ikut teriris, ya. Diduga, penganiayaan ini terjadi lantaran korban mengambil sejumlah uang milik anak oknum polisi tersebut. Entah berapa jumlahnya, entah bagaimana kronologisnya, tapi satu hal yang pasti: reaksi yang diterima korban sungguh di luar batas kewajaran.

Mendengar kabar putra mereka babak belur, keluarga korban tentu saja tak tinggal diam. Apalagi di kampung, kabar buruk menyebar lebih cepat daripada gosip artis pindah rumah. Mereka, dengan dukungan penuh dari masyarakat setempat yang merasa senasib sepenanggungan, menuntut keadilan. Tuntutan mereka pun gamblang: oknum polisi tersebut harus segera diproses hukum. Ini bukan sekadar soal luka fisik, tapi juga luka batin, rasa terancam, dan tentu saja, soal kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Di benak banyak orang, apalagi di daerah yang jauh dari hiruk pikuk kota, polisi adalah representasi negara. Jika representasi ini cacat, lantas kepada siapa lagi masyarakat bisa berharap?

Aksi "geruduk" rumah oknum polisi ini sendiri adalah penanda bahwa kemarahan warga sudah mencapai puncaknya. Di zaman serba digital ini, media sosial memang ampuh untuk menyalurkan uneg-uneg. Tapi ada kalanya, suara hati dan kemarahan tak cukup hanya diposting di Facebook atau di-tweet di X. Butuh aksi nyata, meski dalam konteks yang terbatas dan sarat risiko. Ini adalah manifestasi dari rasa putus asa dan keinginan kuat agar kasus ini tidak menguap begitu saja. Karena seringkali, di daerah-daerah, kasus yang melibatkan "orang dalam" atau "oknum" rawan didiamkan, atau bahkan malah ditutupi.

Namun, di tengah gelombang kekecewaan itu, ada secercah harapan yang datang dari pihak kepolisian sendiri. Kasi Propam Polres Kapuas Hulu, AKP Mulyadi, dengan tegas menyatakan akan memproses kasus ini sesuai prosedur yang berlaku. Pernyataan ini cukup penting, mengingat Propam adalah 'polisi bagi polisi'. Fungsi utamanya adalah menjaga kode etik dan profesionalisme anggota. "Kami tidak akan menutupi kesalahan anggota kami jika terbukti bersalah," tegas Mulyadi. Sebuah janji yang cukup menenangkan, tapi tentu saja, masyarakat kini tengah menanti pembuktiannya. Janji adalah utang, apalagi janji dari institusi penegak hukum. Prosesnya, kata Mulyadi, akan melibatkan pemeriksaan terduga pelaku, korban, dan juga saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Ini adalah langkah awal yang krusial untuk membuka tabir kebenaran.

Kasus ini ibarat gunung es. Bagian yang terlihat di permukaan adalah luka lebam sang remaja dan aksi massa warga. Tapi di bawahnya, mungkin ada persoalan yang lebih kompleks, mulai dari masalah sosial di desa, dinamika hubungan antara warga dan aparat, hingga pertanyaan besar tentang bagaimana seharusnya penegak hukum bertindak, bahkan dalam urusan pribadi yang melibatkan keluarga mereka. Ini juga menjadi PR besar bagi institusi Polri untuk terus-menerus melakukan pembenahan internal. Sebab, satu oknum yang berbuat salah, dampaknya bisa merusak citra seluruh institusi. Kepercayaan publik itu mahal harganya, dan dibangun susah payah, tapi bisa runtuh dalam sekejap karena ulah satu dua orang.

Harapan kita semua tentu saja adalah keadilan dapat ditegakkan seadil-adilnya. Jika memang terbukti ada penganiayaan, sang oknum polisi harus menghadapi konsekuensinya, baik secara hukum pidana maupun kode etik kepolisian. Tidak peduli statusnya sebagai aparat, di mata hukum semua orang adalah sama. Ini adalah momen krusial bagi Polri untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Jangan sampai kasus semacam ini, apalagi yang melibatkan anak di bawah umur, terkesan "masuk angin" atau malah jadi bumerang bagi institusi itu sendiri. Dunia maya sekarang ini sangat cepat, dan informasi bisa menyebar ke mana-mana. Apa pun hasilnya nanti, pastinya akan menjadi sorotan banyak pihak.

Masyarakat Desa Sebetung, dan juga kita semua yang mengikuti kasus ini, berharap agar proses hukum berjalan transparan dan tanpa intervensi. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tapi luka keadilan yang tidak terpenuhi bisa membekas lama, bahkan bisa memicu distrust yang lebih dalam. Semoga saja, pernyataan dari Kasi Propam Polres Kapuas Hulu bukan cuma angin lalu, melainkan komitmen yang akan sungguh-sungguh dipegang teguh. Karena pada akhirnya, kedamaian sebuah masyarakat, dan kepercayaan mereka terhadap sistem, sangat bergantung pada bagaimana keadilan itu ditegakkan, tanpa pandang bulu, bahkan terhadap anggotanya sendiri.